Dewan Pakar Prabowo Lebih Pilih Makan Gratis Dibanding IKN, Apa Alasannya? - DEMOCRAZY News
EKBIS

Dewan Pakar Prabowo Lebih Pilih Makan Gratis Dibanding IKN, Apa Alasannya?

DEMOCRAZY.ID
Juli 02, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
Dewan Pakar Prabowo Lebih Pilih Makan Gratis Dibanding IKN, Apa Alasannya?

Dewan Pakar Prabowo Lebih Pilih Makan Gratis Dibanding IKN, Apa Alasannya?


DEMOCRAZY.ID - Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono menilai dirinya lebih memilih program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibandingkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 


Alasannya, program makan gratis tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dengan perhitungan pembiayaan dan penerima yang jelas.


Hal itu disampaikan Soedradjad saat bercerita mengenai pengalamannya di wawancara dalam suatu acara stasiun televisi yang bertanya kepada dirinya apakah lebih memilih program makan gratis atau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).


Soedradjad menjelaskan program makan bergizi gratis didasari atas kejelasan perencanaan dan penerima dari program itu. 


Ia menyebut, tim ekonomi pemenangan Prabowo juga telah memperhitungkan secara rinci pembiayaan dari program tersebut.


“Saya sebagai seorang ekonom ya gak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih makan siang bergizi, karena saya tahu itu akan bisa dilaksanakan segera bahkan kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya siapa yang akan menerima,” ujar Soedradjad dalam Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank di Jakarta, Selasa (2/7/2024).


Terkait IKN, lanjut Soedradjad, pembiayaan dan perencanaan pembangunan Ibu Kota baru tersebut masih belum diketahui secara persis rinciannya. Bahkan, ia mengatakan saat ini saja masih belum terdapat akses untuk air bersih di IKN.


“Pembiayaannya jelas luar biasa besarnya, itu sebagai ekonom ya yang saya perhatikan itu,” lanjutnya.


Namun Soedradjad menegaskan, bahwa dia tidak menentang pemindahan ibu kota. 


"Akan tetapi satu katapun saya tidak pernah mengatakan, saya tidak setuju ibu kota baru," tambah Soedradjad.


Sudrajad juga mengatakan bahwa sudah terdapat beberapa contoh aksi pemindahan Ibu Kota di berbagai negara, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. 


Ia memberikan contoh, Kamboja mendirikan Ibu Kota di tengah hutan yang pada akhirnya tidak ada orang yang ingin pindah ke wilayah itu.


Ia menjelaskan, sejumlah gedung sudah dibangun pada wilayah tersebut namun para pegawai pemerintahan dan warganya tak mau untuk dipindah ke Ibu Kota yang telah dibangun itu.


Namun, ia juga memberikan contoh pemindahan Ibu Kota yang terbilang berhasil. 


Yakni yang dilakukan di Malaysia, ia mengatakan bahwa Malaysia terbilang berhasil dalam merubah Ibu Kota-nya.


Selain itu, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 1993-1998 itu juga mengungkapkan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota sudah dibicarakan sejak dirinya masih menjabat di kabinet.


Kala itu, pemerintah menilai perlu adanya pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke wilayah Sentul, Bogor, karena terdapat potensi masuknya air laut ke wilayah Jakarta yang dapat menyebabkan sulitnya akses air tanah.


“Dulu sudah ada wacana untuk mendirikan Sentul sebagai pengganti dari Jakarta,” ungkapnya.


Meskipun demikian, Soedradjad menegaskan bahwa dirinya bukan tidak setuju atau ingin membatalkan pembangunan IKN. 


Namun, ia hanya mengingatkan bahwa perlu perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara matang dalam pembangunan IKN.


“Saya setuju [pembangunan IKN], saya tidak pernah tidak setuju dengan pemindahan. Hanya mestinya dipikirkan secara matang bagaimana pembiayaannya sampai berapa jauh,” ujar Soedradjad.


Ia juga mengungkapkan bahwa sangat berhati-hati dalam berbicara didepan publik, sebab tidak ingin mengganggu proses transisi pemerintahan yang sedang berlangsung. 


Terlebih, anak kandung Sudrajad merupakan Ketua Tim Transisi Pemerintahan Prabowo yakni Thomas Djiwandono.


“Dan kebetulan ketua dari tim gugus ini adalah anak saya sendiri Tommy Djiwandono, saya tidak mungkin mengacaukan perundingan yang sedang berjalan,” pungkas Sudrajad.


Sebagai informasi, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan memastikan anggaran program makan gratis senilai Rp71 triliun yang dialokasikan pada 2025 masih tahap awal dan belum mencapai 100% dari target sebenarnya. 


Pelaksanaan program akan berlangsung secara bertahap pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.


"Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik. Kami berkomitmen melakukan program unggulan Prabowo Subianto secara bertahap. Kuncinya bertahap. Tentu dengan prinsip belanja yang berkualitas," ujar Thomas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/6/2024).


Thomas mengatakan pihaknya berharap program makan gratis bisa terlaksana 100% dalam waktu singkat, tentu dengan mengutamakan prinsip postur fiskal yang hati-hati.


"Kami ingin mencapai target 100% secepat mungkin dengan postur fiskal menjadi prinsip utamanya," kata Thomas.


Sumber: Bloomberg

Penulis blog