Terjawab Sudah Kenapa Investor Asing Ogah Masuk IKN di Kaltim - DEMOCRAZY News
EKBIS

Terjawab Sudah Kenapa Investor Asing Ogah Masuk IKN di Kaltim

DEMOCRAZY.ID
Juni 16, 2024
0 Komentar
Beranda
EKBIS
Terjawab Sudah Kenapa Investor Asing Ogah Masuk IKN di Kaltim

Terjawab Sudah Kenapa Investor Asing Ogah Masuk IKN di Kaltim


DEMOCRAZY.ID - Terjawab sudah kenapa investor asing ogah masuk IKN di Kaltim? pengamat sebut ada yang salah sejak awal.


Hingga saat ini, belum ada satupun penanaman Modal Asing (PMA) yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim.


Padahal pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat menyebut sudah ada modal asing sebesar Rp 50 triliun.


Dan belakangan, pernyataan tersebut dikoreksi dan dipastikan belum ada PMA yang masuk ke IKN.


Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai Ibu Kota Nusantara (IKN) melihat bahwa dari sejak awal pemerintah sudah salah membangun komunikasi.


Menurut Piter, pemindahan Ibu Kota bukan untuk mengejar investasi di pusat kota pemerintahan melainkan di kawasan sekitar IKN.


“IKN itu kan memang bukan ladang investasi harusnya yang dikomunikasikan itu sejak awal, kita ini mau bangun kota yang diharapkan ada investasi bukan di IKN tapi sekitarnya,” ucapnya kepada Tribun, Kamis (13/6/2024).


Dia menyampaikan bahwa IKN memiliki potensi investasi yang sangat besar untuk dikembangkan tetapi bukan hanya di satu titik.


Investor akan lebih tertarik melakukan investasi apabila apa yang direncanakan pemerintah sudah berwujud.


Sehingga jangan dibalik presepsi dari investor menanamkan modalnya.


“Ibaratnya begini apabila ada sebuah mall mau dibangun namun pembangunannya belum jadi, apakah orang-orang mau membangun lapaknya di situ kan enggak,” ujar Piter.


“Minimal gedungnya jadi dulu, kalau tidak mana mau,” tambahnya.


Dia menegaskan seharusnya menyampaikan bahwa pembangunan IKN ini secara bertahap.


Penting agar pemerintah mengevaluasi komunikasi bahwa percepatan investasi bukan hanya terkonsentrasi di IKN.


Akan tetapi modal asing itu harus masuk kepada Provinsi Kalimantan secara menyeluruh utamanya Kaimantan Timur.


“Itu menurus saya yang harus disampaikan pemerintah agar modal asing itu masuk,” ungkapnya.


Dosen Perbanas Institute Itu memandang terhambatnya investor luar negeri bukan karena menunggu kabinet pemerintahan baru.


Sebab IKN jelas bukan tujuan investasi, dia adalah sebuah kota, bukan pabrik.


“Yang harus didorong adalah investasi di kota-kota sekitar IKN yang seharusnya direncanakan menjadi pusat industri baru.. Seperti Balikpapan dan Samarinda,” pungkasnya, seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Investor Asing Masih Ogah Masuk IKN, Ekonom: Komunikasi Pemerintah dari Awal Salah.


Menunggu Pembangunan


Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kaltim.


Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).


Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.


“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.


Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.


Klaster pretama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.


Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.


Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.


Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.


“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.


"Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.


Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.


Khawatir Prabowo Buat Kebijakan Berbeda?


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah penyebab investor asing belum masuk ke IKN di Kaltim.


Suharso mengatakan, investor asing diyakini akan tetap melirik proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan syarat tetap berjalan sesuai rencana utama telah ditetapkan.


Dia mengatakan, investasi tidak berkaitan dengan target, melainkan bagaimana Indonesia bisa membuat para investor tertarik untuk menanamkan modal.


Jika pembangunan IKN sesuai dengan rencana utama (master plan), Suharso meyakini para investor asing pasti tertarik buat masuk.


"Kalau investasi kan yang penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukota nya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan," kata Suharso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).


"Nah kalau itu membuat para calon investor sesuatu hal yang positif mereka pasti tertarik. Dan menurut saya mereka tertarik. Karena kenapa? Karena itu menjanjikan. Karena investasi kan membutuhkan tempat di mana pertumbuhannya tinggi," sambung Suharso.


Menurut Suharso, para investor asing saat ini masih bersikap menunggu sebelum mengambil keputusan karena akan ada pergantian kepemimpinan di Indonesia dalam waktu dekat.


"Kira-kira mereka ingin lihat conformity-nya seperti apa. Kalau itu buat mereka pas, saya kira enggak ada soal, enggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan," ujar Suharso.


Suharso juga mengoreksi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN.


Suharso mengatakan, saat ini para investor asing masih bersikap mengamati.


"Enggak. Domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see. Kalau domestiknya sudah masuk, mudah-mudahan yang untuk wilayah yang lain ya, yang di sebelah sini sebelah barat, kita buka untuk siapa pun," ujar Suharso seperti dilansir Kontan.co.id.


Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui, belum ada investor asing yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).


Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).


Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.


“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.


Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.


Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara. Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.


Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.


Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.


“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.


“Untuk sementara, (investor) asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kawan mereka bisa memulai. Tapi, kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus (2024) baru kita lihat karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa di-clear-kan,” tambahnya.


Bahlil mengatakan, pihaknya akan melampirkan secara tertulis kepada DPR daftar perusahaan yang sudah menjalin MoU dengan OIKN.


Sumber: Tribun

Penulis blog