Sejumlah Pendukung Prabowo-Gibran Dapat Jabatan Komisaris BUMN , Praktik Bagi-Bagi Jabatan Berlandaskan Politik Balas Budi? - DEMOCRAZY News
POLITIK

Sejumlah Pendukung Prabowo-Gibran Dapat Jabatan Komisaris BUMN , Praktik Bagi-Bagi Jabatan Berlandaskan Politik Balas Budi?

DEMOCRAZY.ID
Juni 17, 2024
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Sejumlah Pendukung Prabowo-Gibran Dapat Jabatan Komisaris BUMN , Praktik Bagi-Bagi Jabatan Berlandaskan Politik Balas Budi?



DEMOCRAZY.ID - Sejumlah pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto mulai ditempatkan di jajaran petinggi BUMN, mengulangi praktik yang kerap terjadi pada dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengamat dan aktivis menilai "politik balas budi" semacam ini bisa merongrong kinerja BUMN dan akhirnya merugikan negara.


Belakangan, publik ramai mempertanyakan penunjukan sejumlah pendukung Prabowo dan orang-orang dekat Presiden Jokowi sebagai komisaris dan direktur berbagai BUMN.


Pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik "bagi-bagi jabatan" ini, sementara aktivis menyerukan agar BUMN tidak sekadar menjadi "sapi perah" penopang rezim.


Seorang mantan pendukung Presiden Jokowi yang sempat menjabat komisaris BUMN meminta publik memberi waktu pada para komisaris baru untuk membuktikan diri.


Di sisi lain, pemerintah menegaskan para komisaris BUMN terpilih telah melalui uji kelayakan dan kepatutan.


Pemilihan politikus sebagai komisaris pun dirasa wajar karena, biar bagaimanapun, setiap keputusan besar yang diambil BUMN biasanya membutuhkan dukungan politik.


'Jangan langsung berburuk sangka'


Sebelum menjadi konsultan komunikasi Joko Widodo saat masa pemilu presiden 2014, Riza Primadi telah malang melintang di industri media.


Pada periode 1994-2009, ia sempat menjadi direktur pemberitaan SCTV, Trans TV, dan PT Adi Karya Visi – perusahaan pemasok program ke TV berbayar.


Ia pun menghabiskan setahun di Malaysia sebagai penasihat pemberitaan untuk saluran TV Astro Awani, sebelum menjadi CEO PT Content Creative Indonesia sejak 2010. Perusahaan terakhir bergerak di bidang pelatihan dan konsultasi media, utamanya televisi.


Setelah Joko Widodo menang pemilu dan menjadi presiden, Riza mendapat telepon dari Menteri BUMN Rini Soemarno pada 2015. Ia diajak "membantu" sebagai staf khusus bidang komunikasi.


Riza mengiakan dan mulai bekerja sebagai staf khusus sejak Mei 2015.


Posisi ini bisa dikatakan membuatnya kembali membumi. Setelah bertahun-tahun menjadi direktur perusahaan swasta, ia menjadi staf yang mesti hadir lebih pagi dan pulang lebih malam dari sang menteri. Belum lagi, penghasilannya turun drastis.


Rini sepertinya menyadari keresahan Riza soal gaji. Hanya tiga bulan setelah menjadi staf khusus, Riza ditunjuk sebagai komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI).


"Akhirnya oleh Bu Rini dikasihlah semacam kompensasi dari kekurangan gaji dibandingkan saat saya di swasta dengan menjadi komisaris," kata Riza pada BBC News Indonesia, Kamis (13/6).


"Itu ya kebijakan menteri untuk memberikan [tambahan pemasukan] secara halal dengan dikasih jabatan komisaris."


Mulanya Riza kaget. Selain karena tak pernah mengincar jabatan komisaris BUMN, ia sama sekali tak punya latar belakang terkait industri kereta api.


Namun, ia kembali menyetujui. Selain mendapat tambahan pemasukan, Riza merasa itu kesempatan yang baik untuk belajar hal baru.


Dan, Riza pun relatif awet di PT KAI. Ia di sana dua periode. Pertama sebagai komisaris dari Agustus 2015 hingga Agustus 2020, kedua sebagai komisaris independen dari Maret 2021 hingga Maret 2024.


Selama itu, ia merasa mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai komisaris. Ia mempelajari dari nol seluk-beluk industri kereta api dan selalu berusaha menjadi "sparring partner" bagi para anggota direksi.


Isu penunjukan komisaris BUMN yang dianggap tak memiliki latar belakang tepat memang belakangan jadi perbincangan hangat.


Publik ramai mempertanyakan keputusan pemerintah mengangkat nama-nama pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi komisaris di sejumlah BUMN, termasuk PT Pertamina dan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).


Namun, menurut Riza, wajar saja bila siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin membawa "orang-orang yang dipercaya" untuk menempati jabatan penting, entah sebagai menteri ataupun komisaris BUMN.


Hal seperti ini, katanya, lumrah terjadi di mana-mana, termasuk di Inggris dan Amerika Serikat (AS).


Apabila tak memiliki latar belakang yang sesuai, "orang-orang kepercayaan" yang mendapat jabatan itu setidaknya harus punya kemauan belajar dan bekerja dengan serius, ujar Riza.


Riza bilang, publik seharusnya memberi waktu bagi para komisaris baru untuk membuktikan diri dan tidak langsung menghakimi.


"Sebenarnya setelah enam bulan baru ketahuan seseorang itu layak atau tidak [menjadi komisaris]," katanya.


"Kalau belum apa-apa sudah di-judge, kalau dalam Islam ya suuzan itu, berburuk sangka."


Namun, tidak bisa dimungkiri, kata Riza ada pula orang-orang yang telah diberi jabatan komisaris BUMN tapi tidak bekerja dengan baik dan akhirnya hanya "duduk-duduk" tanpa kontribusi.


"Kalau itu salah yang milih," katanya.


"Rekam jejak yang bersangkutan harus diteliti sehingga bisa dipastikan bahwa dia mampu untuk duduk di kursi komisaris BUMN."


Siapa saja pendukung Prabowo-Gibran yang jadi petinggi BUMN?


Fuad Bawazier dan Grace Natalie, dua mantan petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ditetapkan masuk jajaran komisaris di PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) pada Senin (10/6).


Fuad, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sempat menjadi anggota dewan pakar TKN, diangkat jadi komisaris utama MIND ID, yang adalah induk BUMN tambang.


Sementara itu Grace, Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mantan wakil ketua TKN, didapuk sebagai komisaris MIND ID tak lama setelah diangkat jadi staf khusus Presiden Joko Widodo pada pertengahan Mei lalu.


Publik lalu ramai mempertanyakan pemilihan dua sosok itu sebagai komisaris MIND ID.


Menanggapi hal ini, Grace mengatakan pemilihan komisaris tentu mempertimbangkan rekam jejak dan kompetensi masing-masing individu.


"Silakan dicek saja kredensial saya, [termasuk] pendidikan, pengalaman kerja, dan organisasi," kata Grace pada Rabu (12/6), yang mengeklaim tak lagi aktif di PSI sejak menjadi staf khusus Presiden Jokowi.


Heri Yusuf, sekretaris perusahaan MIND ID, tidak menanggapi pertanyaan yang diajukan BBC News Indonesia hingga tulisan ini terbit.


Tak hanya MIND ID, beberapa nama pendukung Prabowo-Gibran lainnya dan orang-orang dekat Presiden Jokowi juga masuk jajaran petinggi Pertamina dan anak-anak usahanya.


Simon Aloysius Mantiri, anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dan mantan wakil bendahara TKN Prabowo-Gibran, ditunjuk sebagai komisaris utama Pertamina pada Senin (10/6).


Di saat yang sama, Condro Kirono, mantan Kapolda Jawa Tengah dan salah satu wakil ketua TKN, juga diangkat menjadi komisaris independen Pertamina. Sebelumnya, ia pernah pula masuk jajaran komisaris Pertamina pada 2019 dan PT Pos Indonesia pada 2021.


Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan TKN Pemilih Muda (TKN Fanta) Muhammad Arief Rosyid Hasan, sebelumnya ditunjuk jadi komisaris independen PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan BBM, pada Februari 2024.


Ada pula Prabu Revolusi, mantan pembawa berita yang sempat menjadi Deputi Komunikasi 360 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjelang pemilu presiden lalu, sebelum pindah haluan mendukung Prabowo-Gibran.


Juga pada Februari, Prabu diangkat menjadi komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional, anak usaha Pertamina di bidang pengolahan minyak bumi.


Selain itu ada Bagaskara Ikhlasulla Arif, keponakan Jokowi yang jadi manajer non-government relations di Pertamina.


Joko Priyambodo, menantu hakim konstitusi Anwar Usman (adik ipar Jokowi), saat ini juga menjabat direktur pemasaran dan operasi PT Patra Logistik, anak usaha Pertamina yang menyediakan jasa logistik hilir.


Fadjar Djoko Santoso, Wakil Presiden Bidang Komunikasi Korporat Pertamina, mengatakan penunjukan komisaris adalah kewenangan pemegang saham perusahaan, yang dalam hal ini adalah Kementerian BUMN.


Namun, untuk jabatan lain seperti manajer dan direktur, Fadjar menegaskan Pertamina "memberi kesempatan yang sama bagi seluruh pegawainya" sesuai dengan kompetensi dan prosedur yang berlaku.


Bagaskara, misalnya, direkrut Pertamina melalui jalur profesional pada 2021 dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan dan kompetensi yang bersangkutan.


"Setelah tiga tahun bekerja, [Bagaskara] mengikuti seleksi internal untuk posisi manajer dan lolos. Semua dilakukan sesuai prosedur," kata Fadjar.


Sementara itu, Joko masuk Pertamina sejak 2017 dan disebut telah membangun kariernya secara perlahan.


"[Joko] meniti karier dari bawah dan sudah melalui penempatan di berbagai kota. Performanya sangat baik dan posisi saat ini sesuai dengan tingkatan jabatan di perusahaannya," kata Fadjar.


Pendukung Prabowo-Gibran juga tersebar di sejumlah BUMN lain.


Salah satu nama yang menyedot perhatian publik adalah Tsamara Amany Alatas. Pada 13 Desember 2023, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan bahwa mantan Ketua DPP PSI itu telah menjadi staf khususnya untuk bidang kebijakan publik. Sejak itu, Tsamara tampak mulai mendukung Prabowo-Gibran.


Belakangan, banyak yang baru menyadari bahwa kira-kira seminggu setelah diangkat jadi staf khusus, Tsamara juga ditunjuk menjadi komisaris independen di induk BUMN perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).


Selain itu, ada Anto Mukti Putranto, asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo yang diangkat menjadi komisaris independen PT Pindad pada 18 Maret 2024.


Siti Nurizka Puteri Jaya, politikus Partai Gerindra, juga ditunjuk menjadi komisaris utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada 11 Juni 2024.


Berapa gaji dan bonus petinggi BUMN?


Jenis dan perhitungan penghasilan direktur dan komisaris BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.


Merujuk peraturan itu, penghasilan anggota direksi BUMN bisa terdiri dari gaji, tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif kinerja/khusus, dan insentif jangka panjang.


Sementara itu, penghasilan anggota dewan komisaris BUMN bisa mencakup honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif kinerja/khusus, dan insentif jangka panjang.


Menteri BUMN menetapkan gaji direktur utama, yang kemudian dijadikan patokan perhitungan gaji anggota direksi lain serta para komisaris.


Wakil direktur utama BUMN mendapat gaji sebesar 90% dari direktur utama, sementara gaji para direktur lain sebesar 85%.


Komisaris utama BUMN dan wakilnya mendapat honorarium masing-masing sebesar 45% dan 42,5% dari direktur utama. Sementara itu, para komisaris lain menerima honorarium sebesar 90% dari komisaris utama.


Sebagai patokan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sempat menyampaikan di Kick Andy Show pada Juni 2020 bahwa honorariumnya sebagai komisaris utama Pertamina saat itu kira-kira Rp170 juta per bulan.


Dengan menggunakan perhitungan dari Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dapat diketahui bahwa gaji direktur utama Pertamina pada 2020 menyentuh kira-kira Rp378 juta per bulan.


Seperti dilaporkan Detik, Ahok juga sempat mengatakan pada Agustus 2020 bahwa tantiem tahunan yang diterima direktur utama Pertamina bisa mencapai Rp25 miliar.


Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan secara tahunan.


Anggota direksi dan dewan komisaris BUMN bisa menerima tantiem dengan sejumlah syarat, salah satunya bila kondisi keuangan BUMN terkait tidak merugi semakin parah dari tahun sebelumnya, atau tidak tiba-tiba merugi dari yang sebelumnya untung.


Sama seperti perhitungan gaji, wakil direktur utama BUMN mendapat tantiem atau insentif kinerja/khusus sebesar 90% dari direktur utama, sementara para direktur lain menerima sebesar 85%.


Komisaris utama BUMN dan wakilnya masing-masing mendapat tantiem sebesar 45% dan 42,5% dari direktur utama. Komisaris lain menerima 90% dari komisaris utama.


Maka, bila direktur utama Pertamina menerima tantiem tahunan Rp25 miliar, Ahok sebagai komisaris utama mendapat 45%-nya atau sebesar Rp11,25 miliar.


Merujuk laporan keuangan Pertamina 2023, perusahaan membayar kompensasi sebesar total US$21,79 juta (atau Rp354,8 miliar dengan nilai tukar saat ini) kepada seluruh komisaris, anggota direksi, dan personel kunci lainnya pada tahun tersebut. Di saat yang sama, masih ada kompensasi terutang senilai US$51,29 juta (Rp834,9 miliar).


Angka kompensasi yang dibayarkan itu turun 8,8% dibanding tahun 2022, sementara nilai kompensasi terutang naik 9,5%.


Penghasilan direktur dan komisaris di tiap BUMN berbeda, tergantung beberapa hal seperti nilai aset dan keuntungan perusahaan, kata Riza Primadi, praktisi media yang sempat menjabat komisaris independen PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2021-2024.


Sementara itu menurut Refly Harun, pakar hukum tata negara yang sempat menjadi komisaris utama PT Jasa Marga dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, ada beberapa BUMN yang dianggap "seksi" dan menawarkan gaji dan bonus tinggi.


Refly bilang, ini termasuk perusahaan energi dan tambang seperti Pertamina dan MIND ID, Telkom, lalu empat bank besar pemerintah: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).


"Makanya, di situlah orang-orang lingkar presiden itu biasanya bercokol," kata Refly pada BBC News Indonesia pada Rabu (12/6).


Di tahun pertama menjabat sebagai komisaris utama PT Jasa Marga pada 2015, Refly mengatakan ia mendapat honorarium bulanan sekitar Rp70 juta. Saat itu, ia juga mendapat tantiem tahunan sebesar Rp780 juta.


Lalu pada 2019, saat telah menjadi komisaris utama PT Pelindo I, Refly menerima honorarium bulanan kira-kira Rp100 juta, dengan tantiem tahunan mendekati Rp1 miliar.


"Itu sebelum Covid," kata Refly.


"Karena krisis, Covid [muncul pada 2020], jadi tidak dibagikan tantiem sama sekali."


Apa risiko bagi-bagi jabatan komisaris BUMN?


Trubus Rahardiansah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menekankan pentingnya peran komisaris untuk mengawasi kerja direksi BUMN.


Secara lebih spesifik, ia menyoroti peran komisaris independen yang menurutnya harus bisa mewakili suara publik dan memastikan BUMN terkait tak hanya berusaha mengejar keuntungan, tapi juga menjalankan tanggung jawab sosialnya.


"[Peran komisaris] sangat penting, apalagi yang namanya komisaris independen," kata Trubus.


Seperti diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, dewan komisaris BUMN bertanggung jawab "melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan" dan "memberikan nasihat kepada direksi".


Untuk dapat menjadi komisaris, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat materiil, yaitu berintegritas, berdedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai soal bidang usaha BUMN tempatnya bekerja, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, merujuk Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023.


Masalahnya, kata Trubus, praktik "bagi-bagi jabatan" berlandaskan "politik balas budi" kian marak terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Relawan atau pendukung presiden kerap ditunjuk jadi komisaris BUMN meski tidak memiliki kompetensi, kapasitas, atau latar belakang pendidikan yang sesuai, katanya.


Praktik ini tampaknya terus berlanjut, dapat dilihat dari pengangkatan para pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi komisaris sejumlah BUMN beberapa waktu terakhir, ujar Trubus.


"Jadi seperti penyalahgunaan kekuasaan gitu ya, karena BUMN ini seolah-olah milik negara yang bisa dinikmati oleh rezim yang berkuasa dan pendukung-pendukungnya," kata Trubus.


"Kesannya, BUMN itu peruntukannya jadi untuk kepentingan menopang rezim."


Karena jabatan komisaris dipegang orang-orang yang tak punya kapasitas, fungsi pengawasan tak berjalan dengan baik dan kinerja BUMN kerap tak optimal sehingga merugikan negara, kata Trubus.


Ia mencontohkan PT Garuda Indonesia, yang rutin merugi dari tahun ke tahun.


"Yang terjadi seperti Garuda itu jadi enggak kompetitif," kata Trubus.


"Rugi terus, tapi juga disuntik [dana] terus. Karena apa? Karena ini milik negara."


Egi Primayogha, koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan masalah mendasarnya ada di mentalitas yang menempatkan politik sebagai alat "bagi-bagi kue kekuasaan" alih-alih untuk menegakkan kepentingan orang banyak.


Belum lagi, kata Egi, jabatan komisaris BUMN disebut lebih mudah dibagi-bagi dibanding posisi di kementerian atau lembaga – selain menteri atau yang setingkatnya – yang lebih mengedepankan meritokrasi.


Jabatan komisaris pun menawarkan gaji dan bonus tinggi, sehingga kerap diincar banyak orang dan dijadikan penguasa sebagai alat memperkuat dukungan kepada rezim, tambahnya.


"Ada banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di tubuh BUMN, yang pangkalnya adalah tata kelola yang buruk. Mestinya dicari orang yang kompeten untuk mengatasi masalah BUMN, bukan justru menjadikannya tempat bagi-bagi kue, apalagi sapi perah," ujar Egi.


Bila ini terus terjadi, kata Egi, BUMN tak akan bisa berkontribusi maksimal pada perekonomian negara.


Dradjad Wibowo, ekonom yang sempat menjadi anggota dewan pakar TKN Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, mencoba menepis segala kritik terkait "bagi-bagi jabatan" dan dampak negatifnya bagi BUMN.


"Itu prasangka buruk sebagian kalangan saja. Mereka yang diangkat [jadi komisaris] kan orang-orang yang memunyai kapasitas profesional yang tinggi, sangat dihargai di dalam profesinya, meskipun sebagian sudah menjadi politisi," kata Dradjad.


"Jadi pengangkatan itu bukan asal-asalan."


Arya Sinulingga, staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir untuk bidang komunikasi publik, juga menyampaikan hal senada.


Ia bilang mereka yang ditunjuk jadi komisaris BUMN adalah orang-orang kompeten yang telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Mereka pun diangkat sesuai kebutuhan BUMN terkait.


Di sisi lain, Arya mengatakan wajar saja sebagian komisaris yang ditunjuk adalah politikus, termasuk dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. Itu karena setiap keputusan besar yang diambil BUMN pada kenyataannya membutuhkan dukungan politik, entah yang terkait merger, penawaran saham perdana, ataupun penyertaan modal negara.


"BUMN itu kan perusahaannya milik pemerintah. Maka wajar kalau misalnya kita cari dari berbagai latar belakang, dan latar belakang politik tidak menjadi larangan," kata Arya pada Rabu (12/6), seperti dilaporkan Detik.


"BUMN ini juga butuh dukungan politik, berbeda dengan perusahaan swasta. Kebijakan, keputusan-keputusan besar di BUMN itu harus disetujui DPR."


Meski begitu, pada kenyataannya posisi komisaris BUMN justru kerap dibagi-bagi ke para pendukung penguasa sebagai bentuk imbal jasa politik, kata Refly Harun.


Refly sempat menjadi komisaris utama PT Jasa Marga dan PT Pelindo I pada periode 2015-2020 setelah condong ke Jokowi di masa pemilu presiden 2014.


Selama bertugas di dua BUMN tersebut, Refly yakin bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara profesional tanpa rekam jejak konflik kepentingan ataupun KKN.


Namun, berdasarkan pengalamannya, Refly bilang ada saja "orang-orang lingkar dekat kekuasaan" yang ditempatkan di dewan komisaris BUMN dan menikmati penghasilan tinggi meski minim kontribusi.


Refly mengatakan banyak orang menghindari posisi komisaris utama, karena sebagai komisaris biasa mereka bisa lebih mudah mengelak dari tanggung jawab, misalnya untuk mengikuti rapat atau melakukan kunjungan kerja.


Dan, secara umum, direksi BUMN justru senang bila berhadapan dengan komisaris pasif yang tidak suka cawe-cawe, katanya.


"Yang paling kacau itu adalah komisaris yang sudah kerjanya enggak benar, suka cawe-cawe lagi. Dia enggak peduli core business-nya, jadi 'pemain' saja dia," kata Refly.


"Yang begitu-begitu, biasanya dari awal jadi komisaris mau mengarah ke sana, untuk bawa proyek, bawa teman."


Sumber: BBC

Penulis blog