Tulisan Mega Puncak 'Hubungan Buruk' Dengan Jokowi

DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menulis sebuah artikel di koran, yang ditafsirkan sebagai puncak dari hubungan buruknya dengan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai, tulisan Megawati berjudul "Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi" merupakan pernyataan sikap kepada Jokowi yang dianggap ikut campur dalam pertarungan politik pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Tulisan Mega merupakan klimaks atas hubungan buruk dengan Jokowi yang dianggap terlalu jauh cawe-cawe urusan pilpres," ujar Yusak, Senin (8/4).

Salah satu bentuk cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024, menurut Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) tersebut, adalah dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, Megawati memandang Jokowi telah memanfaatkan jabatannya untuk suksesi kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 tersebut, sehingga kubu koalisinya menggugat ke MK.

"Manuver politik Jokowi yang mendukung 02 dianggap sebagai faktor utama kekalahan Ganjar. Jadi tulisan Mega mewakili keresahan atas dugaan kecurangan pemilu," tutur Yusak.

"Khususnya, terkait proses kandidasi pencawapresan Gibran, penggunaan aparatus negara, dan politik bansos (bantuan sosial) untuk kepentingan elektoral," sambungnya berpendapat.

Lebih dari itu, Yusak meyakini Megawati menulis artikel di koran dengan mengangkat tema MK, disebabkan sejarah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di pemilu-pemilu terdahulu tidak pernah dikabulkan.

"Sejak pilpres langsung 2004, isu kecurangan pemilu selalu muncul dan berujung gugatan di MK. Sepanjang itu pula, MK belum pernah mengabulkan gugatan pemohon," demikian Yusak menambahkan.

Megawati Kritik Pemilu 2024, IPO: Saat Pemilu 2019 PDIP Diuntungkan

Kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui tulisannya terkait Pemilu 2024 menjadi sorotan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai wajar, jika Megawati tiba-tiba mengkritik Pemilu 2024.

Sebab, pada Pemilu 2019 saat isu kecurangan juga menjadi warna dominan, ibunda dari Puan Maharani itu merasa diuntungkan karena capres yang diusung yakni Joko Widodo memenangkan pertarungan.

Berbeda dengan Pemilu 2024, capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo kalah telak atas dua capres lainnya.

“Megawati di Pemilu 2019 secara pragmatis diuntungkan,” kata Dedi, Senin (8/4).

Menurut Dedi, sejumlah pelanggaran Pemilu 2024 disoroti betul oleh Megawati. 

Namun pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2019 seolah dianggap wajar. Padahal, keduanya terdapat pelanggaran pemilu.

“Sehingga ia baru bersuara di 2024 karena alami kekalahan dan kerugian atas imbas pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu,” kata Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti Pilpres 2024 melalui tulisan panjangnya. 

Ia menilai Pemilu 2024 diwarnai kecurangan, nepotisme, hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Sumber: RMOL