Sangat Ditunggu! Risma Akhirnya Buka-Bukaan Soal Bansos di MK

DEMOCRAZY.ID - Tri Rismaharini, Menteri Sosial menjadi sorotan publik ketika pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Hal ini dikarenakan program bantuan sosial (bansos) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap menguntungkan salah satu calon.

Hari ini, Jumat (5//4/2024) Risma hadir di Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penjelasan pada sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Risma datang sebelum pukul 08.00 WIB mengenakan pakaian berwarna hitam. Bersama Risma ada tiga menteri lain, yaitu Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; dan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan.

Dalam paparannya, Risma tampak tenang. Dia menyampaikan penjelasan soal bansos dengan singkat dan padat, menggunakan bahasa yang spontan ala Risma.

Berikut paparan Risma di depan Hakim MK:

Selamat pagi yang mulia. Tadi sudah dijelaskan kebijakan anggaran, kami langsung menjelaskan tentang program di Kemensos.

Yang mulia para hakim kami sampaikan tahun anggaran 2023 anggaran kemensos Rp 87.275.474.240.000. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial sebesar Rp 86.100.271.705.000 atau 98,65% Ini adalah bagian dari program yang dijelaskan bapak-bapak sebesar Rp 496 triliun dari perlinsos.

Kemudian program dukungan manajemen 1.175.102.435.000 atau 1,35%. Dengan penjelasan belanja pegawai 438,17 m atau 0,50%, belanja barang 3,353 t atau 3,84%, belanja modal 167,22 m atau 0,19%, belanja bansos 83,316 t atau 95,46%.

Ini beda kalau kami sampaikan di perlinsos kenapa Rp86,1 triliun itu yang belanja bansos itu reguler 2023 meliputi PKH dan bantuan pangan non tunai dan bantuan plt el nino 2023 sedangkan perlinsos ada bantuan atensi makanan lansia tanpa keluarga dan disabilitas anak yatim. kemudian 2023 itu ada untuk anak gagal ginjal akut

Pada tahun anggaran 2024 kemensos anggaran dr 2023 Rp 87.275 triliun itu turun jadi Rp 79.214.083.464.000. penjelasannya adalah anggaran per program perlindungan sosial Rp 78.054.196.767.000 atau 98,54% itu belanja bantuan sosial yang kuning. 75,61 t atau 95,46% itu di luar bantuan el nino. Sehingga kami kembali reguler memberikan menyerahkan bantuan reguler pkh dan bpnt.

Kemudian program dukungan manajemen Rp 1.159.886.697.000 1,46% jadi kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024 anggaran kami turun dr 87,2 RT jadi Rp 79,2 triliun. Hal ini karena belanja plt el nino keluar dr bantuan 2024 dengan rincian di atas.

Belanja bansos kemensos 2023 dan 2024, bansos 2023 pkh (program keluarga harapan) sebesar 10 kpm dengan pagu 28,7 t ini tetap di 2024 10 juta targetnya namun realisasi tidak bisa persis 10 jt karena begitu tetapkan hari ini dengan tiap bulan kita perbaiki data karena meninggal, lahir, pindah. shg kami menetapkan tiap bulan karena di UU 13/2011 itu 1 tahun 2 kali maka kami terlambat karena yang meninggal banyak dan lahir banyak. shg kami tiap bulan tetapkan penerima bansos.

Kemudian kedua kartu sembako targetnya adalah 18,8 jt kpm dana 45,1 t sama di 2024 itu program sembako target sama 18,8 jt kpm salur datanya adalah 18,62 datanya tidak kisa persis sama karena ada perubahan.

Kemudian tahun 2023 ada blt el nino udah disetujui DPR melalui rapat komisi 8 masa sidang 2023 2024 Selasa 7 November 2023 dan ini harus selesai bulan Desember karena anggaran 2023 dan saat turun di bulan November.

Kemudian bantuan sosial lainnya untuk bantuan gagal ginjal akut untuk 326 orang dengan total Rp 17,5 miliar. Kemudian tipikal terdiri dari program makan lansia 100 ribu orang 552 m.

Kemudian makanan disabilitas polanya ke keluarga masyarakat bisa RW tergantung wilayah dikelola masyarakat dan setiap hari diserahkan ke penerima manfaat. Kemudian rehabilitasi sosial jadi atensi yatim piatu 378.755 orang atau Rp 454,5 m. Kemudian atensi lansia yang tiba-tiba sakit dan tidak ada yang rawat dengan program ini. Demikian pula untuk anak untuk sekolah gizi dan sebagainya

Kemudian penyandang disabilitas kiri roda dan sebagainya. Kemudian atensi korban bencana, kami berikan 15 juta untuk meninggal. Kemudian keluarga rentan dan alat bantu akses untuk penyandang disabilitas dan atensi napza dan ODHIV 10 ribu orang Rp 1,7 miliar.

Kemudian pemberdayaan komunitas adat terpencil itu yang berada di depan terdepan perbatasan negara kemudian tengah hutan sebesar 2.847 KK atau setara Rp 50,8 miliar. Kemudian rumah sederhana terpadu atau perbaikan perumahan 7500 kpm ini 2023

Untuk 2024 target volume hampir sama hanya tidak ada untuk el nino dan gagal ginjal akut dan ada beberapa yang saya sampaikan ini untuk 6 bulan untuk makanan sudah saya sampaikan ke bu menkeu. Jadi total anggaran di 2024 Rp 75,6 t sedangkan realisasi Rp 25,3 triliun atau 33,61%.

Jadi yang mulia saya sampaikan bahwa kami berikan itu ga boleh terlambat karena orang miskin survive 1 bulan ga bisa makan maka ada digadaikan untuk sambung hidup jadi ga boleh terlambat salurkan

Kalau kami jelaskan bansos sembako dan pkh ini adalah untuk pkh murni yang murni hanya 1 bantuan pkh karena boleh aturannya boleh terima 2 kalau kondisi berat dan ada disabilitas atau anak yatim bisa terima 2 bantuan.

Nah untuk pkh murni 2 jutamanfaat kpm. Kemudian irisan yang kami jelaskan yang terima pkh dan sembako 7,4 juta kpm. Kemudian sembako murni mereka terima 11,3 jt KPM hanya sembako, target 18 jt. Karena kena irisan shg hanya 11 tambah 7 jt. total 21,3 juta keluarga penerima manfaat

Kemudian proses penerimaan bansos sesuai perpres 63/2017 pasal 3 tentang penyaluran bansos secara non tunai kami menyampaikan ke kemenkeu proses permintaan pembayaran melalui rekening Kemenkeu kemudian disalurkan ke rekening penyalur melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Kenapa kita pilih PT Pos karena proses bank butuh waktu 3 bulan untuk mereka buka rekening sehingga punya rekening. Sehingga untuk kami sampaikan kalo meninggal dan diganti istri atau anak ga bisa kita berhenti atau off, kalau dia meninggal bukan serta merta jadi kaya. itu makanya penggantinya lewat pt pos.

Melalui kesepakatan Wamen BUMN karena bank ga bisa terbitkan di bawah 3 bulan. Kemudian masuk rekening KPM bukan kita serahkan, langsung masuk rekening KPM. KPM bisa ambil di bank di ARM bisa saat penyaluran tetap masuk rekening KPM. Jadi ini bukan kita berikan cash langsung tidak bisa seperti itu karena dasarnya perpres 63/2017 jadi langsung rekening kemudian diambil lalui ATM bisa lewat ini bermanfaat karena di daerah terpencil karena mereka tidak ada ATM dan bank disana jadi pt pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut tapi masuk ke rekening KPM.

Sumber: CNBC