Megawati: Etika Presiden Itu Penting, Kecurangan Pilpres 2024 Merusak!

DEMOCRAZY.ID - Megawati Soekarno Putri Presiden kelima Republik Indonesia, menuliskan pesan tajamnya terkait Kecurangan Pilpres 2024.

Megawati Soekarno Putri menuliskan pesannya di surat terbuka harian Kompas hari ini.

Dalam tulisannya, Megawati menyoroti tanggung jawab etika yang harus dipegang oleh para pemimpin terutama Presiden dalam menjalankan negara.

Dikutip dari youtube kompas, Megawati mengatakan "Demi kewarasan kenegarawanan, sangatlah penting bagi seorang Presiden untuk tidak terkesan memperjuangkan kepentingan pribadi atau keluarganya."

"Sebab, seorang Presiden adalah milik semua rakyat Indonesia," tegas Megawati.

Selain itu, Megawati juga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengomentari Pilpres 2024.

Menurutnya, Pilpres tersebut merupakan puncak dari evolusi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Motif nepotisme disebutnya sebagai pendorong utama dari penyalahgunaan kekuasaan presiden.

"Maka, saya menyerukan sikap kenegarawanan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan etika dalam menjalankan negara," tambah Megawati.

Namun, tidak hanya memberikan kritik, Megawati juga memberikan tantangan kepada pihak yang meragukan kecurangan dalam Pilpres 2024.

Kalau Megawati Soekarnaputri sampai bikin opini di kompas, negeri ini sedang dalam keadaan wow. pic.twitter.com/ziW3teN6iJ

— Iman Zanatul Haeri (@zanatul_91) April 8, 2024

Tulisan Mega ini bagus. Baik bahasa, gaya dan terutama gagasannya. (Bahwa ada editor yg merapikan, itu biasa. Semua opini di Tempo, misalnya, pasti ada perbaikan dari editor).

Jadi tak sabar menunggu tulisan Jokowi tentang topik yg sama, "kenegarawanan hakim MK'. Debat cerdas. pic.twitter.com/dOpomkeCN0

— MpuJayaPrema-ᬫ᭄ᬧᬸᬚᬬ᭢ᬧ᭄ᬭᬫ (@mpujayaprema) April 8, 2024

Megawati Siap Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri siap jika memang perlu hadir sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya tentang Megawati yang diminta anggota tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan untuk hadir sebagai saksi dalam sidang di MK.

"Ketika itu saya sampaikan kepada Ibu Mega, Beliau tertawa dan kemudian ia mengatakan, 'Loh kalau saya dipanggil sebagai saksi di MK, saya akan dengan sangat senang hati untuk menanggapi itu," ucap Hasto, Selasa (2/4/2024).

Hasto menyatakan, kesiapan Megawati itu juga telah disampaikannya kepada tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kata dia, tim hukum pun menyambut baik dan semakin bersemangat untuk menjalani sidang sengketa Pilpres di MK.

"Tadi malam saya sampaikan kepada saksi yang hari ini dihadirkan di Mahkamah Konstitusi, 'Loh kalau Ibu Mega juga punya spirit dan memberikan spirit bagi kita untuk menjadi saksi, kita semua akan berjuang demi tegaknya konstitusi, demi tegaknya demokrasi, dan dijauhkan abuse of power oleh presiden supaya kedaulatan rakyat betul-betul bisa menyuarakan terhadap pemimpin yang terbaik," ungkap Hasto.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini memastikan, pihaknya bakal mengawal hadirnya Megawati dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK nantinya.

Sebelumnya diberitakan, Megawati diminta bersaksi di MK oleh Otto Hasibuan. Otto menyampaikan itu untuk menjawab kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar-Mahfud yang sebelumnya meminta supaya MK menghadirkan empat menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang.

"Kami juga sedang mempertimbangkan sekarang, apakah kami nanti akan juga memohon agar Ibu Megawati umpamanya, atau umpamanya pimpinan-pimpinan partai yang lain, atau tokoh-tokoh yang lain akan bisa masuk menjadi pihak dalam perkara ini,” kata Otto dalam dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (29/3/2024).

Menurut Otto, pihaknya menemukan indikasi kecurangan pilpres yang dilakukan oleh kubu lawan.

Oleh karena itu, keterangan Megawati dan elite partai politik lain mereka nilai penting untuk mengusut keterkaitan tokoh-tokoh tersebut dengan dugaan kecurangan pemilihan.

“Kalau ini terjadi, maka perkara ini akan sangat menarik. Pihak 01 (Anies-Muhaimin) meminta empat menteri (dihadirkan dalam sidang di MK), kami juga meminta Ibu Megawati, tokoh-tokoh lain. Nanti tergantung hakim, ia menerima yang mana,” ujar Otto.

Sumber: BisnisBandung