Media Yahudi Sebut RI-Israel Mau Normalisasi, Kronologi-Respons Istana

DEMOCRAZY.ID - Media Yahudi menyebut Indonesia dan Israel sebenarnya bakal membuka hubungan. Normalisasi bahkan akan dilakukan sebelum 7 Oktober 2023.

Halaman JewishInsider membuat pemberitaan berjudul "Israel, Indonesia were on track to normalize ties before Oct. 7: sources" 28 Februari lalu. Dari pantauan CNBC Indonesia, laman itu berasal dari Amerika Serikat (AS).

"Israel dan Indonesia berencana mengumumkan pembentukan hubungan diplomatik pada Oktober 2023, sebuah langkah yang tertunda karena serangan teror Hamas terhadap Israel dan perang berikutnya di Gaza, kata tiga sumber yang terlibat dalam negosiasi tersebut kepada Jewish Insider," muat media tersebut, dikutip Jumat (1/3/2024).

"Menteri Luar Negeri Israel saat itu Eli Cohen dan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo menyetujui rancangan akhir perjanjian bagi negara Yahudi dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia untuk bertukar kantor perdagangan, sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatik penuh, sumber terlibat dalam pembicaraan tersebut mengatakan," muatnya lagi.

Dikatakan Oktober dipilih karena merupakan tanggal rencana pertemuan Forum Negev, yang mempertemukan para menteri luar negeri Israel, Amerika Serikat (AS), Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Maroko, dan Mesir. 

Laman itu mengklaim juga bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mempertimbangkan kemungkinan itu saat mengunjungi Gedung Putih, November.

"Jakarta juga memantau kemajuan menuju normalisasi Israel-Saudi (Arab Saudi) dan berpikir bahwa dampak buruknya akan lebih kecil jika keduanya terjadi dalam waktu singkat, kata salah satu sumber," tambah laman itu lagi.

"Indonesia berencana membuka kantor perdagangan di Ramallah pada waktu yang bersamaan," jelasnya.

Disebut pula sosok Andi Widjajanto dalam artikel itu. Ia dikatakan bertemu dengan Ronen Levy, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri AS dan salah satu pemain kunci Israel dalam Abraham Accords (Perjanjian Abraham).

Perjanjian Abraham sendiri adalah sebuah pernyataan bersama antara Israel, UEA dan AS yang dicapai pada 13 Agustus 2020, saat Donald Trump menjabat Presiden AS. 

Kemudian, istilah tersebut dipakai untuk secara kolektif merujuk kepada perjanjian antara Israel dan negara lain yang akhirnya membuka hubungan dengan Tel Aviv, seperti Bahrain.

"Bertemu di Yerusalem pada bulan September bersama dengan Dan Shapiro, yang pada saat itu ... penasihat senior Departemen Luar Negeri untuk integrasi regional. Untuk menyelesaikan naskah tersebut, seperti terlihat dalam foto yang disediakan oleh salah satu sumber yang terlibat dalam pembicaraan tersebut," muat media tersebut lagi seraya memunculkan sebuah foto.

"Pengusaha yang berbasis di New York Joey Allaham juga memainkan peran penting dalam negosiasi tersebut," muatnya,

Menurutnya nota kesepahaman (MOU) telah diteken 21 September, yang menyatakan bahwa negara-negara tersebut berupaya untuk 'memperluas Perjanjian Abraham' dan 'mempromosikan perdamaian, hidup berdampingan, saling pengertian, dan rasa hormat di antara masyarakat dari semua agama, etnis, dan kebangsaan''.  

"MOU tersebut juga menyatakan bahwa kedua pihak mendukung 'perbaikan kehidupan sehari-hari rakyat Palestina' dan penyelesaian konflik secara damai," kata JewishInsider lagi.

"Jakarta dan Yerusalem sepakat untuk membuka kantor penghubung timbal balik yang berfokus pada pengembangan hubungan bilateral, dengan penekanan pada ekonomi, perdagangan, teknologi, inovasi dan budaya. Selain itu, kantor tersebut akan diberi wewenang untuk menyediakan layanan konsuler," tulisnya.

Meski demikian, Istana Kepresidenan membantah kabar tersebut. Hal ini ditegaskan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar," katanya.

Ari juga membantah Presiden Jokowi mengirimkan utusan khusus untuk berbicara dengan Israel untuk menjalin hubungan diplomasi. 

Selain itu, dia juga menekankan terkait urusan luar negeri, Jokowi selalu menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk menyampaikan posisi atau sikap Indonesia terhadap negara lain.

"Untuk urusan luar negeri, Presiden menugaskan pada Menlu atau atas koordinasi dengan Menlu. Posisi resmi presiden diwakili oleh pernyataan dan sikap Menlu," terang Ari.

Sumber: CNBC