Pemerintah Berencana Naikkan Pajak Kendaraan Bermotor, Warganet Geram: Nafas Pajakin Juga Pak!

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba melemparkan wacana perihal rencana menaikkan pajak kendaraan bermotor konvensional atau berbahan bakar minyak (BBM) atau bensin.

Alasan rencana kenaikan pajak kendaraan motor itu upaya peralihan dana subsidi ke transportasi publik.

"Tadi kita juga rapat, dan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan menaikkan pajak untuk sepeda motor konvensional, sehingga nanti itu bisa subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," kata Luhut di video sambutan BYD, Kamis (18/1/2024).

Pemerintah coba melihat ekuilibrium kebijakan dalam konteks mengurangi polusi udara. Berbagai hal dilakukan, misalnya dari penerapan ganjil genap hingga menaikkan pajak, sampai akhirnya menyiapkan infrastruktur agar masyarakat menitipkan mobilnya atau motornya.

"Nanti hari jumat kita dengarkan laporan sehingga nanti setelah itu minggu-minggu berikutnya katanya dibawa ke Ratas dan kita dengar hasil keputusan itu sendiri. Ini merupakan kebijakan penting, tidak hanya berbicara dan tidak hanya mengkritik saja karena tidak mudah melaksanakan ini," kata Luhut

Ia menyebut dalam beberapa bulan terakhir pemerintah sudah menemukan akar masalahnya sehingga menjadi kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta menjadi bersih. 

"Mengurangi subsidi yang sampai Rp 10 triliun yang kemarin diberikan oleh menteri Budi Sadikin kepada kami, tinggal nanti kita cari nanti ruangannya bagaimana untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik seperti Covid yang lalu, kita membuat ekuilibriumnya sehingga ekonomi bisa jalan," kata Luhut.

Rencana pemerintah menaikkan pajak kendaraan bermotor, menuai beragam reaksi dari masyarakat di media sosial. Mayoritas tidak setuju dengan rencana tersebut.

“Setelah pajak THM naik… pajak kendaraan bermotor naik…. setelah itu pajak apa lagi nih yg menyusul naik…. apakah ini yg dinamakan dijajah di negeri sendiri ya?” tulis netizen.

“Yang satu berniat menaikan gaji pejabat. Yang satunya berniat menaikan pajak rakyat kecil. Kok kayak ada kaitan ya…,” timpal netizen lainnya.

“Negara merdeka serasa dijajah pemerintah sendiri,” tambah netizen lainnya. 

Bahkan ada netizen yang sarkas meminta pemerintah juga membebankan pajak oksigen. 

“Nafas pajakin juga pak!” ungkap netizen.

“Dimobilisasi dipajakin semua, sementara tranparansi dan dampak pajak tadi minim ke publik. mungkin dalam waktu dekat bakal ada pajak masuk toilet mini market,” tukas netizen lainnya.

TPN Tak Setuju Keinginan Luhut Naikkan Pajak Kendaraan Motor BBM

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menilai rencana pemerintah menaikkan pajak kendaraan motor bahan bakar minyak (BBM), bukan langkah yang tepat.

Chico menilai saat ini rakyat masih menjerit karena harga bahan pokok yang melonjak naik.

"Bukan saatnya menaikkan pajak di masa dimana rakyat sedang menjerit soal harga bahan pokok. Lebih mengedepankan insentif bagi pengguna kendaraan non BBM," kata Chico saat dihubungi reporter Tirto, Jumat (19/1/2024).

Chico mengatakan Ganjar-Mahfud juga menargetkan transisi energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) sekitar 25 persen hingga 28 persen pada 2029, bila terpilih di Pilpres 2024.

Ia mengatakan Ganjar-Mahfud memastikan tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru.

"PLTU akan dikurangi secara bertahap," tutur Chico.

Di sisi lain, kata dia, Ganjar-Mahfud juga akan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif ekonomi hijau seperti pajak karbon, pajak limbah, keringanan pajak untuk pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi.

Kemudian, pengurangan pajak untuk pemanfaatan bahan baku nabati biologis, serta pengurangan pajak untuk pemanfaatan teknologi bersih ramah lingkungan.

"Percepatan secara konsisten transisi energi terbarukan (100-140 GW pada 2030) dan penghematan energi," terang Chico.

Sumber: CNBC