Jusuf Kalla Bela Panjang Anies Soal Lahan Prabowo, Sampai Singgung Rp 150 Juta Dolar - DEMOCRAZY News
POLITIK

Jusuf Kalla Bela Panjang Anies Soal Lahan Prabowo, Sampai Singgung Rp 150 Juta Dolar

DEMOCRAZY.ID
Januari 11, 2024
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Jusuf Kalla Bela Panjang Anies Soal Lahan Prabowo, Sampai Singgung Rp 150 Juta Dolar

Jusuf Kalla Bela Panjang Anies Soal Lahan Prabowo, Sampai Singgung Rp 150 Juta Dolar


DEMOCRAZY.ID - Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) membela panjang Anies Baswedan terkait kisruh luas lahan milik Prabowo Subianto yang diungkit di debat capres ketiga untuk Pilpres 2024.


Mantan Wapres Jusuf Kalla menyebut lahan yang disinggung Anies Baswedan ini berada di wilayah Kalimantan Timur dan berkaitan dengan pabrik kertas yang dibeli Prabowo.


Terkait lahan yang disinggung Anies Baswedan ini, JK menceritakan bahwa saat baru dilantik sebagai Wapres RI ke-10, dirinya mengaku didatangi oleh Prabowo di kantornya.


Wapres ke-10 berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden.


JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024) mengatakan bahwa lahan yang dimaksud Anies di Kalimantan yang dikuasai oleh Prabowo, JK yang memberikan.


JK menceritakan saat baru dilantik sebagai Wapres RI ke-10, dirinya mengaku didatangi oleh Prabowo di kantornya.


Saat itu, keduanya membicarakan mengenai keinginan Prabowo melanjutkan bisnis pabrik kertas milik seorang pengusaha yang macet di salah satu bank BUMN.


"Kira-kira 10 hari setelah saya menjabat itu datang Pak Prabowo menemui saya di kantor, karena saya sudah kenal lama baik teman baik lah. Saya bilang 'silahkan duduk Pak Jendral, ada apa ini?' Dia ingin untuk melanjutkan bisnis, ingin membeli PT Kiani Kertas, pabrik kertas di Kalimantan itu milik dari pada Bob Hasan yang macet di bank," ucapnya.


JK lantas menelepon pimpinan bank BUMN tersebut untuk mengecek kebenarannya. Dari pimpinan bank itulah, JK menyebut pabrik kertas itu akan dijual seharga ratusan juta dollar.


Lalu ada jawaban mau dijual 150 juta dolar dan sudah ada peminatnya dari Singapura, sudah mau beli.


Lalu JK bilang jangan dijual ke Singapura, lebih baik dibeli oleh pengusaha nasional jangan ke asing.


“Saya pegang selalu prinsip gitu. 'Boleh pak asal cash tidak boleh restrukturisasi' pinjaman lagi dipinjamkan lagi, harus cash," ujar JK menirukan ucapan petinggi bank BUMN itu.


"Jadi di depan saya, masih ada Pak Prabowo saya sampaikan ini boleh tapi cash 150 juta dollar. Mau enggak? Mau. Jadi sekarang saya bilang setelah ini Anda pergi ke Mandiri ketemu Pak Agus, ketemu lah, deal. Saya dengar beberapa waktu kemudian maka dia bayar dan itu kemudian jadi milik Pak Prabowo pabrik itu," tambahnya.


Seiring berjalannya waktu, JK mengatakan pabrik kertas itu membutuhkan perluasan lahan untuk menjadi hutan industri. Menurut JK, lahan itu berlokasi di Kalimantan Timur dan luasnya lebih dari 200 ribu hektare.


"Rupanya karena ini pabrik kertas maka punya lahan luas untuk menjadi hutan industri. Jadi hutan industri untuk menanam pohon untuk bahan baku pabrik kertas itulah luasnya di Penajam itu lebih 200 ribu. Saya tidak tahu anunya (HGU atau bukan), tapi biasanya pengelolaan. Itulah kenapa Pak Prabowo punya lahan seperti yang saya baca," kata JK.


JK menilai akan bagus apabila Prabowo mengembalikan lahan tersebut ke negara. Mengingat berdasarkan pemberitaan yang beredar, lahan tersebut tak terpakai.


"Jadi memang kalau Pak Prabowo ingin kembalikan ke negara memang saatnya begitu, karena tidak dimanfaatkan dengan baik lahan itu. Jadi itulah kronologis dari pada, saya bukannya saya berikan, dia beli pabriknya, pabriknya ada izin lahan tapi beda kabupaten,” jelasnya.


“Kalau pabriknya kalau tidak salah di Berau, lahannya ada di Penajam, itulah yang menjadi bagian dari pada IKN," ucap JK.


"Jadi langsung menjadi bagian dari kota kalau tidak salah itu jadinya, saya tidak tahu jelas di mana tempatnya,” jelasnya.


“Saya cuma setuju agar dijual ke pengusaha pribumi, itu arahan saya ke Mandiri, itulah yang terjadi supaya jelas. Karena dia mengatakan saya tidak punya hak untuk memberikan, yang memberikan itu Kementerian Kehutanan, izinnya pabrik bukan lahan," kata Jusuf Kalla membela panjang Anies Baswedan.


Sumber: PojokSatu

Penulis blog