.png "DEMOCRAZY.ID")
DEMOCRAZY.ID
%20(Custom).jpg "Antara IKN dan Kesejahteraan Rakyat, Kritik Tajam Thomas Lembong!")
DEMOCRAZY.ID - Thomas Trikasih Lembong, yang lebih akrab dikenal sebagai Tom Lembong, merupakan seorang wirausahawan dan investor terkemuka asal Indonesia.
Namanya mencuat ke permukaan ketika ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada periode 2015-2016.
Setelah itu, Lembong juga dipercayakan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari tahun 2016 hingga 2019.
Selain itu Thomas Lembong menjadi salah satu co-captain Timnas Amin.
Namun, perhatian publik terhadap Thomas Lembong semakin meningkat ketika ia mengambil sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait proyek ambisius Indonesia, yaitu Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam sebuah posting di akun Instagram @faktaanies, Lembong menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah yang, menurutnya, mengabaikan kebutuhan rakyat.
Menurut Lembong, harga kebutuhan pokok seperti sembako yang naik tidak sebanding dengan alokasi dana yang diarahkan ke proyek IKN.
Ia bahkan menyebutkan bahwa pemerintah malah menggelontorkan triliunan rupiah untuk membangun ibu kota baru.
Sedangkan rakyat masih menghadapi masalah serius seperti kenaikan harga beras, gula yang mahal, dan sulitnya mencari lapangan kerja.
“Saya sangat-sangat tidak setuju secara teknokratis program IKN sebagaimana dirancang pada saat ini,” ujar Lembong.
“Ini seperti elit politik ASN (Aparatur Sipil Negara) mau kabur dari Jakarta, karena Jakarta sudah banyak masalah seperti banjir, macet, dan segala macam,” tambahnya.
Lembong mengekspresikan keprihatinannya terhadap kurangnya empati terhadap ketidakpuasan masyarakat di lapangan.
Ia berpendapat bahwa fokus pemerintah pada proyek megah ini tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak rakyat yang harus menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari.
Pernyataan kritis Thomas Lembong terhadap IKN mencerminkan pandangan bahwa proyek tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi publik terhadap elit politik.
Sumber: Bisnis
.png "DEMOCRAZY.ID")