Sudirman Said: Pejabat Negara Bergantian Goda PKS Keluar Koalisi Demi Gagalkan Anies

DEMOCRAZY.ID - Berbagai cara dilakukan sejumlah pihak untuk menjegal Anies Baswedan agar tidak maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Salah satunya adalah dengan menggoda PKS agar keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sudirman Said, Anggota tim delapan KPP, mengungkapkan hal ini di markas Koalisi Perubahan yang terletak di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Sejak awal sampai hari ini bergantian para pejabat negara ada yang partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi ada yang implisit dan eksplisit misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi,” kata Sudirman, Rabu (7/6).

PKS saat ini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Nasdem dan Partai Demokrat. 

Secara akumulatif, tiga partai Koalisi Perubahan memiliki total suara 25,03 persen.

Partai Nasdem memiliki perolehan suara sebesar 9,5 persen pada Pemilu 2019 lalu. 

Sementara Demokrat sebesar 7,77 persen dan PKS 8,21 persen. Bila PKS keluar, maka Nasdem dan Demokrat hanya mengantongi 17,2 persen suara.

Godaan kepada PKS, lanjut Sudirman Said,  seperti diiming-imingi modal, logistik Pemilu 2024 hingga jabatan di pemerintahan mendatang.

“Kami bersyukur semua mengalami godaan atau tekanan tetap stay pada kesepakatan koalisi,” tandas juru bicara Bacapres Anies Baswedan itu.

Heran Lembaga Survei Rilis Tiap Pekan, Koalisi Perubahan: Seminggu Kadang 2 Kali

Mendekati Pilpres, semakin banyak lembaga survei yang merilis temuannya. Bahkan, hasil survei tersebut diumumkan hampir setiap pekan. 

Menanggapi ini, Sudirman Said, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), mempertanyakan kualitas hasil survei tersebut.

“Barangkali di seluruh dunia hari ini, tidak ada negara yang setiap minggu muncul survei. Seminggu tuh kadang dua kali,” kata Sudirman Said di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Jurubicara Bacapres Anies Baswedan itu merasa khawatir dengan lembaga survei yang terlalu sering merilis hasilnya dapat dimaknai sebagai framing.

Di sisi lain, mantan Menteri ESDM Joko Widodo itu berterima kasih kepada donatur yang mensponsori lembaga survei. Karena, dengan begitu Koalisi Perubahan juga bisa mendapatkan gambaran.

“KPP menjadikan survei sebagai cermin untuk menata diri untuk bersiap-siap. Dan tentu saja seraya melakukan langkah-langkah lain untuk mengetahui kondisi lapangan,” pungkasnya. [Democrazy/RMOL]