Pengamat Kebijakan Publik: Jokowi Asal Bangun Infrastruktur, Macet Tak Selesai dan Kualitas Jalan Tol Parah!

DEMOCRAZY.ID - Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai asal-asalan, lantaran tidak memberikan solusi dari sejumlah masalah.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, selama dua periode memerintah Indonesia, Jokowi tidak memberikan keseimbangan antara pertambahan penduduk dengan pertumbuhan fasilitas umum.

"Jadi sebetulnya ada pertumbuhan jalan, pertumbuhan modal, tapi pertumbuhan manusianya sama dan sebangun. Itulah yang membuat kemacetan tetap dan bertambah," ujar Agus dalam podcast Akbar Faizal yang diunggah pada tahun lalu.

Sebagai perbandingan, Akbar lantas menyinggung soal mobilisasi penduduk di China saat perayaan Tahun Baru China. 

Mobilisasi di China berbanding terbalik dengan mudik Idul Fitri di Indonesia yang terbilang semrawut.

Menurutnya, di China tidak terjadi kemacetan meski 600 juta orang mudik karena menggunakan angkutan umum. 

Sementara mudik Idulfitri di Indonesia, justru menimbulkan kemacetan parah lantaran menggunakan kendaraan pribadi.

"Kegagalan kita sudah puluhan tahun adalah tidak menciptakan atau membangun transportasi lokal. Orang naik kereta api, naik bus turun jam 3 pagi, enggak ada angkutan ke desanya atau ke daerah lain di daerah itu," jawab Agus ke Akbar.

Dalam konsep pembangunan infrastruktur, Agus menyebutkan 3 hal yaitu ada terobosan pembangunan infrastruktur yang terpakai, tidak terpakai, dan kondisinya rusak.

"Jalan tol kan kualitasnya parah betul. Jadi selain jalan tol ada pelabuhan, bandara itu juga nambah. Tetapi menambahnya itu tidak base on research, atau base peraturan yang ada. Dilanggar semua," urainya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan pembangunan infrastruktur era Jokowi yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai minimal jarak.

"Jarak bandara di Pulau Jawa minimum 100 kilo baru boleh ada bandara lagi. Tapi ada yang cuma 65. Contohnya apa? Bandara Cilacap dengan Purbalingga itu cuma 65 kilo. Itu against the low,” ungkapnya.

Maka dari itu, dia menyayangkan pemerintah tidak membangun infrastruktur sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

"Intinya, untuk bangsa kita bisa maju 100 persen, saya setuju infrastruktur harus ada. Tapi infrastruktur tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat," demikian Agus menegaskan.

Wasekjen Demokrat Buka-Bukaan Data Kualitas Jalan Jokowi: Era SBY Jauh Lebih Baik, Sekarang Melorot!

Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho menilai kritik Anies Baswedan soal pembangunan jalan di era Presiden Jokowi memang perlu dipersoalkan.

Pangkalnya Demokrat melihat ada hal yang perlu disorot soal pembangunan jalan oleh Jokowi selama 8 tahun berkuasa, baik mengenai nilai kemantapan atau kualitas hingga apakah betul-betul mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

"Mas Anies memandang infrastuktur untuk rakyat kecil ini sangat prioritas, ini kan bicara isu strategis dan skala prioritas."

"Ya memang Pak Jokowi ini delapan tahun prioritasnya bangun tol. Bangun jalan berbayar, nah Mas Anies ini melihatnya ini adalah isu penting. Makanya disampaikan," kata Irwan disitat AKI Pagi, Selasa 23 Mei 2023.

Demokrat lantas membuka data soal kemantapan jalan di era Presiden Jokowi berdasarkan PUPR. Kata dia, kemantapan jalan 2014 yang diwariskan SBY ketika itu 94,43 persen.

Sementara saat Jokowi berkuasa 8 tahun angkanya justru makin turun menjadi 91,4 persen. Bahkan dia juga menyebut ada potensi kerugian negara di sana.

"Bahkan jelas kajian KPK kok, bahwa pembangunan tol era Pak Jokowi ada potensi kerugian negara Rp 4,5 triliun," katanya.

Hal berikutnya berkaitan dengan data Logistics Performances Index (LPI), saat 2014, ada di posisi 53, tetapi kini hanya ada di urutan 66.

"Artinya turun melorot, artinya dampak pembangunan infrastukutur tak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu audit BPK lho, mungkin karena jalan-jalan yang dibangun Jokowi belum tekoneksi ke bandara, pelabuhan, atau sektor-sektor pusat ekonomi rakyat," kata dia.

"Itulah pentingnya mana prioritas, karena bangun jalan tol itu butuh dana besar. Sementara korbannya jalan gratis non berbayar lagi. Apalagi kemantapan jalan tak bisa tertangani," katanya.

Data berikutnya yang dilontarkan Demokrat soal kualitas jalan era Jokowi yakni kemantapan di provinsi, kabupaten, dan perkotaan.

"Data PUPR di 2019, untuk kemantapan jalan provinsi hanya 68 persen, untuk kabupaten 54 persen, dan jalan-jalan perkotaan 78 persen," katanya. [Democrazy/RMOL]