Klaim RI Sudah Berada di Jalur Yang Benar, Luhut: Presiden Baru Tak Usah Bicara Perubahan!

DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia telah menemukan pola untuk masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi (high income country).

Ia menyebut kebijakan seperti hilirisasi industri merupakan salah satu resep terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bisa mencapai high income country.

"Sekarang kita sudah ketemu pattern (pola) untuk menjadi negara high income country, itu saya kira bisa kita lakukan, karena juga dari segi demografi bonus, kekayaan alam, downstream industry, digitalisasi, kemudian dana desa, itu ingredients daripada untuk membuat Indonesia hebat," kata Luhut di sela Jakarta Geopolitical Forum ke-7 di Jakarta, Rabu (14/6).

Luhut berharap presiden selanjutnya meneruskan resep yang dimiliki Indonesia untuk menjadi high income country. Menurutnya, jika tidak fokus, tujuan itu tidak akan tercapai.

"Saya berharap siapapun presiden ke depan harus melakukan ini, tidak usah bicara perubahan lah, bagaimana menyempurnakan, mempercepat proses ini, supaya generasi kalian juga bisa nanti melihat itu, karena kalau tidak kita fokus pada pekerjaan ini, belok-belok, nanti tidak jalan," katanya.

Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan gross national income (GNI) per kapita dalam 4 kategori, yaitu low income (US$ 1.035), lower-middle income (US$1.036-US$4,045), upper middle income (US$4.046-US$12.535), dan high income (lebih dari US$12.535). Saat ini, Indonesia berada pada posisi upper-middle income.

Anies Baswedan: Kenapa Kita Khawatir dengan Kata Perubahan?

Bakal Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan meluruskan makna perubahan yang dibawa oleh poros koalisi yang terdiri dari NasDem, Demokrat dan PKS. Menurut dia, perubahan tidak semata menghentikan yang sudah berjalan.

"Kadang-kadang, kita kalau perubahan itu cuman satu saja apa yang harus dihentikan seakan-seakan perubahan itu hanya soal menghentikan. Bukan, perubahan itu apa yang ditingkatkan, apa yang dikoreksi, apa yang dihentikan, apa yang ditambahkan," kata Anies dikutip dalam acara 'Point Of View' channel youtube Liputan6 SCTV, Minggu (14/5).

Selain itu, lanjut Anies, perubahan yang akan dipadukan unsur keadilan ke depannya akan memiliki kesempatan yang sama bukan hanya sebagian kalangan. Hal itu ditegaskan akan menjadi salah satu perubahan yang akan dilakukan.

"Itu kenapa sebabnya kami melihat yang penting saat ini adalah mengembalikan unsur keadilan, kesetaraan, di dalam setiap pengambilan keputusan jadi itu unsur perubahan yang kita masukkan," tuturnya.

Maka dari itu, Anies menilai, jangan khawatir dengan kalimat perubahan yang dibawanya. Sebab, bila perubahan dimaksudkan mengganti Presiden Jokowi, semua calon yang menang akan membawa perubahan presiden.

"Itulah esensi perubahan yang kita lakukan. Jadi memang tidak mungkin besok itu kalau lihat aturan manusianya itu tanpa perubahan. Siapa saja yang menang akan terjadi perubahan presiden kok, terjadi perubahan kabinet kok. Jadi kenapa kita khawatir dengan kata perubahan," kata dia.

Anies mencontohkan, pemerintah saat ini mendapatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Namun, Anies menegaskan, pemerintahan ke depan tidak bicara kemarin.

"Kita tidak bicara kemarin, kita bicara ke depan. Kami akan memasukan unsur keadilan kesetaraan di dalam mengambil keputusan di semua sektor," tambahnya.

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, ada perbedaan mendasar antara Ganjar Pranowo dan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan.

Responden menilai, Ganjar sosok calon presiden yang dapat melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Di antara tiga nama, Ganjar Pranowo itu paling banyak dinilai sebagai capres yang akan melanjutkan, yang bisa melanjutkan program Jokowi," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat paparan survei secara daring, Selasa (9/5).

Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di nomor dua sebagai calon presiden yang dinilai akan bisa melanjutkan program Jokowi. Ada 36 persen yang memilih Prabowo.

Sementara itu, Anies Baswedan ada di urutan ketiga dengan angka 27 persen sebagai calon presiden yang akan melanjutkan program Jokowi. 

Sedangkan, Anies menjadi calon presiden nomor satu yang dinilai akan mengubah kebijakan Jokowi. Angkanya mencapai 47 persen.

"Mereka yang mempersepsikan capres akan mengubah kebijakan Jokowi paling banyak dialamatkan ke Anies Baswedan," kata Deni.

Prabowo berada di urutan kedua dengan angka 39 persen sebagai calon presiden yang akan mengubah kebijakan Jokowi. 

Namun, Ganjar di paling buncit dengan angka 22 persen sebagai calon presiden yang akan mengubah kebijakan Jokowi.

Menariknya, posisi Prabowo sebagai calon presiden yang akan melanjutkan dan akan mengubah kebijakan Jokowi selalu di tengah-tengah.

Prabowo dipersepsikan publik sebagai calon presiden yang berada di antara apakah akan melanjutkan atau mengubah kebijakan Jokowi.

"Pada Prabowo tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah mereka yang menilai Prabowo akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi dengan yang menilai Prabowo akan mengubah. Tidak ada perbedaan signifikan," jelas Deni. [Democrazy/CNN]