DEMOCRAZY.ID - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, pihaknya diminta untuk menyediakan 80 kursi untuk anggota DPR yang berangkat haji.
Irfan mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan adanya tambahan pesawat mengingat diperlukannya izin penerbangan dari General Authority of Civil Aviation (GACA) atau Otoritas Penerbangan Kerajaan Arab Saudi.
"Tadi pagi kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu bapak ibu sekalian, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat tetapi ini persoalan izin dari GACA dari Arab Saudi," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Irfan mengatakan, Otoritas Penerbangan Kerajaan Arab Saudi mensyaratkan penerbangan jemaah haji ke Arab Saudi terakhir dilaksanakan pada 22 Juni 2023. Sementara, penerbangan tambahan jemaah haji direncanakan akan dilakukan pada 23 Juni 2023.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan GACA untuk mendapatkan izin terbang pada 23 Juni 2023.
"Tm kami sekarang ada di Jeddah untuk minta izin ke GACA untuk bisa terbang di tanggal 23 Juni," ujarnya.
Lebih lanjut, Irfan mengatakan, koordinasi tersebut diperlukan karena akan berimplikasi terhadap penerbangan jemaah haji program ONH Plus (haji khusus).
"Ini punya implikasi terkait dengan (jemaah haji) ONH plus ya saat-saat terakhir kita kirimkan penerbangan khusus di luar reguler untuk ONH plus," ucap dia.
Soal 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Haji DPR, Ini Penjelasan Bos Garuda Indonesia
Garuda Indonesia tengah mengupayakan tambahan penerbangan haji, dari yang semestinya berakhir pada 22 Juni 2023.
Penerbangan haji tambahan itu utamanya untuk haji khusus (ONH Plus), termasuk 80 kursi yang dimintakan untuk anggota DPR.
"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu stay tuned, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6).
Irfan belum memastikan penerbangan tambahan termasuk untuk anggota DPR itu bisa dipenuhi, karena masih harus menunggu persetujuan Otoritas Penerbangan alias General General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Kalaupun penerbangan itu bisa dijalankan, menurutnya Garuda Indonesia tidak menanggung biayanya.
Garuda Indonesia tengah mengupayakan tambahan penerbangan haji, dari yang semestinya berakhir pada 22 Juni 2023.
Penerbangan haji tambahan itu utamanya untuk haji khusus (ONH Plus), termasuk 80 kursi yang dimintakan untuk anggota DPR.
"Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji. Itu stay tuned, kami belum bisa janjikan tambahan pesawat (karena) memang ini persoalan izin GACA Arab Saudi," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/6).
Irfan belum memastikan penerbangan tambahan termasuk untuk anggota DPR itu bisa dipenuhi, karena masih harus menunggu persetujuan Otoritas Penerbangan alias General General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
Kalaupun penerbangan itu bisa dijalankan, menurutnya Garuda Indonesia tidak menanggung biayanya. [Democrazy/Kumparan]