DEMOCRAZY.ID - Menjelang pensiun tahun depan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritik keras. Masyarakatnya tak bahagia, dan korupsi merajalela. Waduh.
Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar menilai adanya kemunduran di era Jokowi, khususnya menjelang pensiun.
“Kebahagiaan rakyat itu seiring dengan indeks persepsi korupsi. Di negara yang indeks korupsinya baik, kehidupan rakyatnya semakin tinggi. Begitu sebaliknya,” papar Fajar, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).
Selanjutnya, Fajar membeberkan riset World Happines Report (WHR), Indonesia tercecer di urutan ke-84 dari 109 negara dalam daftar negara paling bahagia.
Posisi Indonesia ini, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara tetangga, seperti Singapura yang berada di peringkat 25, Filipina di peringkat 76, dan Malaysia di peringkat 55.
Asal tahu saja, WHR merilis data soal jebloknya kebahagiaan rakyat Indonesia pada 20 Maret 2023.
Di mana, data mengenai kebahagiaan rakyat suatu negara selalu diluncurkan setiap tanggal 20 Maret, bertepatan dengan peringatan Hari Kebahagiaan Sedunia.
Di ASEAN, Indonesia hanya berada di atas Myanmar dan Kamboja. Sementara Singapura berada di ranking tertinggi yaitu nomor 25 dunia.
“Ada enam alat ukur indeks kebahagiaan menurut WHR. Dua diantaranya adalah pendapatan per kapita dan masalah korupsi,” tegas Fajar.
“Jadi bagaimana bisa bahagia sementara upah pekerjanya terus ditekan? Undang-Undang Cipta Kerja itu monster buat kebahagiaan publik, termaksud pekerja muda. Remaja-remaja dari keluarga kelas pekerja tak sedikit yang tertekan melihat kehidupan keluarganya yang makin sulit,” imbuhnya.
Adapun terkait korupsi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merosot dari 38 menjadi 34.
Berdasarkan laporan Transparency International tersebut peringkat Indonesia turun dari posisi 96 menjadi 110.
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia dan negara-negara lainnya.
Di negara-negara yang indeks korupsinya baik, tingkat kebahagiaan publiknya pun tinggi.
“Belum lama, ada partai yang mengglorifikasi pemerintahan hari ini dengan slogan “Jokowisme”. Mereka membanggakan pembangunan fisik, terutama infrastruktur. Memuja jalan-jalan baru, tapi penduduk tidak bahagia, anak mudanya terserang gangguan jiwa. Mentalitas mereka ini, ala Deandels saja. Bangun Jalan Raya Pos, tak peduli korban berjatuhan,” ujarnya. [Democrazy/Inilah]