Dua Pembahasan Krusial SBY, AHY, dan Anies Baswedan di Pacitan

DEMOCRAZY.ID - Pegiat media sosial Rinny Budoyo mengungkapkan dua pembahasan krusial Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Pacitan, Jawa Tengah minggu lalu.

Mulanya Rinny Budoyo merasa bingung kepada Anies Baswedan yang rela menempuh perjalanan panjang untuk menemui SBY dan AHY di Pacitan, karena dari bandara Adi Soemarmo Solo saja memerlukan waktu 3 jam.

"Apa yang urgent sehingga Anies harus melakukan perjalanan darat yang panjang tersebut, 6 jam bolak-balik loh, apa ya nggak bisa ditunda-tunda buat disampaikan secara langsung tanpa perantara kepada SBY dan AHY," ungkapnya dikutip dari YouTube 2045 TV, Minggu (11/6).

Namun ia merasa bahwa publik pasti bisa menebak pembicaraan krusial ketiganya yang tidak bisa memakai perantara, yaitu pembahasan tentang cawapres dan ancaman Demokrat.

"Pastinya kita semua bisa menebak apa yang sudah dibahas, pertemuan krusial ini membahas soal pilihan cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan yang sampai sekarang ini belum diputuskan, dan juga ancaman Partai Demokrat bakal keluar dari Koalisi Perubahan, nah ini ngeri," tandasnya.

Sementara secara terpisah, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, membeberkan soal isi pertemuan antara bacapres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur, Kamis (1/6/2023).

Menurutnya, kedua tokoh tersebut melakukan diskusi panjang. Dan berbagai hal turut dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya soal Pilpres 2024.

"Kami berdiskusi panjang, terutama banyak membahas situasi demokrasi dan ketatanegaraan yang makin memburuk," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (1/6) malam.

Menurutnya, keadaan demokrasi dan ketatanegaraan yang semakin memburuk membulatkan tekad Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk melakukan akselerasi konsolidasi.

"Kami membaca suasana batin rakyat yang menghendaki perbaikan, terutama dalam tata kelola negara, etika politik, penegakkan hukum, dan praktik korupsi yang kiat mewarnai pengelolaan negara," tuturnya.

"Asas-asas kepatutan semakin ditinggalkan oleh para pemimpin. Rasa keadilan rakyat terkoyak. Hal-hal ini menjadi agenda besar yang akan kita cari solusinya ke depan," sambungnya.

[Democrazy/NW]