JK Kritik Keras Jokowi Gegara Tak Undang NasDem: Kalau Bicara Pembangunan Mestinya Diundang!

DEMOCRAZY.ID - Wakil Presiden Indonesia Ke-10 dan Ke-12, Jusuf Kalla atau yang biasa disapa JK memberikan sindiran kepada Presiden Joko Widodo terkait situasi politik saat ini.

JK menyebut, Presiden seharusnya tidak terlalu terlibat dalam perpolitikan di masa akhir jabatannya. 

JK pun mencontohkan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden.

Pernyataan bernada sindiran ini disampaikan JK ketika awak media menyinggung soal soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu.

“Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan,” kata JK.

Ikhwal itu, JK menduga jika Jokowi ketika itu tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah.

“Berarti ada pembicaraan politik,” imbuhnya.

Lebih lanjut JK mencontohkan Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.

“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah,” bebernya.

Sebagai informasi, pertemuan Jokowi dan para Ketum parpol digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa, (2/4) malam. 

Pertemuan itu hanya dihadiri oleh PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN dan PPP.

Sementara, ada tujuh parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024 yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PAN dan NasDem. 

Jokowi Akui Memang Tidak Undang NasDem di Pertemuan Parpol, Ini Alasannya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengakui memang dirinya tidak mengundang Partai NasDem dalam pertemuan silaturahmi partai-partai politik koalisi pengusung pemerintah pada Selasa (2/5/2023).

Jokowi mengatakan hal itu dilakukannya karena NasDem saat ini sudah memiliki gabungan koalisi sendiri untuk Pemilu 2024 yang berbeda dengan parpol-parpol yang kemarin hadir.

"NasDem itu, ya kita harus bicara apa adanya, sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu juga ingin membangun kerja sama politik yang lain," ujar Jokowi, Kamis (4/5/2023). 

Jokowi merujuk kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang dideklarasikan oleh NasDem, PKS dan Demokrat pada 25 Maret 2023.

Atas pertimbangan tersebut, Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan tersebut demi memberi kesempatan petinggi parpol yang hadir untuk membicarakan strategi besar lebih terbuka. [Democrazy/suara]