DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Firman Noor mengatakan, banyak gangguan yang terjadi sebelum Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).
Menurut Firman, banyak kalangan menyebut gangguan kepada Anies itu datang dari Istana, pendukung pemerintahan saat ini, hingga kelompok Islamofobia.
Kendati demikian, ia melihat gangguan tersebut datang dari kesadaran demokratik masyarakat Indonesia yang belum menyeluruh dan kuat.
Dosen FISIP Universitas Indonesia itu berkaca pada negara dengan demokrasi yang kuat, sosok potensial pemimpin seharusnya tak perlu mendapatkan gangguan seperti yang terjadi pada Anies.
“Orang berbeda pendapat itu biasa, semakin tangguh pertarungan itu semakin dinikmati sebagai bentuk pengejawantahan adanya komitmen bersama untuk membangun kebaikan bagi bangsa dan negara,” ujar Firman dalam diskusi ‘Indonesia Leaders Talk’ yang dikutip Ahad (05/02/2023).
Gangguan yang terjadi pada Anies dan partai politik pendukungnya, mengingatkannya pada buku How Democracies Die.
Mengutip buku tersebut, demokrasi mati kalau perbedaan dianggap sebagai momok dan bencana.
Menurutnya, demokrasi juga akan semakin lemah jika mereka yang berkuasa menggunakan seluruh perangkatnya untuk membunuh kalangan yang berseberangan.
Ia berharap hal tersebut tak terjadi di Indonesia, dengan menganggap perbedaan dipandang sebagai bagian demokrasi yang harus dipelihara.
“Ini sebetulnya akar dari mengapa gangguan-gangguan itu demikian besar, demikian terasa, kadang juga demikian kekanak-kanakan. Karena memang kesadaran demokrasi yang belum kuat atau lemah di Indonesia saat ini, yang sayangnya tidak hanya di level masyarakat, tapi juga di level elite,” ujar Firman.
Menurutnya, tantangan akan dihadapi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies.
Mereka akan menghadapi suatu kelompok yang mengupayakan terbangunnya sistem politik pascareformasi.
Firman mengatakan, inti dari sistem politik pasca reformasi adalah post-democracy, yang terindikasi dari semakin turunnya indek demokrasi.
Budaya politiknya permisif atau terbuka terhadap keinginan kekuasaan, yang seakan menjadikan perangkat pemerintahan sebagai alat menjegal lawan politiknya.
“Inilah tantangan yang dihadapi oleh Koalisi Perubahan saat ini, karena sedang tumbuh dan juga kalau menang pun, kekuatan yang sedang tumbuh ini tidak segera diredam, ini akan menjadi pekerjaan rumah,” ujar Firman. [Democrazy/SI]
