Rocky Gerung: Prestasi Jokowi Enggak Ada, Saya Juga Bisa Bikin Jalan Tol Kalau Pakai Utang!

DEMOCRAZY.ID - Tidak ada prestasi yang membanggakan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama hampir dua periode. 

Yang ada, kebijakan-kebijakan pemerintah justru menyengsarakan rakyat.

"Kalau ditanya, apa prestasi Pak Jokowi? Enggak ada. Tunjukkan saja," kata pengamat politik Rocky Gerung saat mengisi ceramah di Pondok Pesantren Al Ishlah Bondowoso, Rabu lalu (11/1).

Salah satu yang disinggung adalah soal pembangunan infrastruktur. 

Di era Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur menjadi hal yang dianggap membanggakan.

Namun pandangan Rocky Gerung justru sebaliknya. Sebut saja pembangunan jalan tol yang diklaim sudah terbangun lebih dari 1.700 km di era Jokowi.

Jika ditelaah lebih dalam, pembangunan jalan tol justru memberatkan masyarakat karena dibangun menggunakan utang.

"Lain cerita kalau Pak Jokowi bilang, 'saya bikin jalan tol sesuai dengan janji saya, yaitu tidak berutang'. Ini jalan tol pakai utang dan utang itu kemudian dibebankan kepada rakyat," tegasnya.

Imbas dari utang tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan kebijakan menyengsarakan rakyat demi menutup utang. Termasuk dengan menaikkan pajak rakyat.

"Setiap hari Sri Mulyani mencari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajaki, demi membayar utang itu. Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan kumpulkan 10 arsitek, gampang saja kan," tutupnya. 

Rocky Gerung Kritik Kekuasaan Era Jokowi Berantakan: Tidak Ada Prinsip Keteraturan

Pengamat Politik Rocky Gerung kembali mengkritik sistem kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait banyaknya pejabat publik yang berbisnis untuk mencari keuntungan pribadi semata.

"Itu pentingnya juga evaluasi seluruh problem berbangsa kita dengan mendudukan itu pada public ethic intinya itu. Jadi resmikan saja itu sebagai perusahaan lobi," katanya.

Menurut Rocky Gerung, lobi itu sebagai perusahaan buzzer, bukan untuk nego bisnis tapi untuk memeras pengusaha.

"Kan itu yang terjadi, jadi betul cara kita mengaktifkan kekuasaan terutama di era pak Jokowi ini berantakan, karena nggak ada prinsip keteraturan, semuanya dilanggar," kata Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, harusnya Jokowi paham sebagai presiden tahu batas etisnya. Hal tersebut tidak perlu diatur dalam hukum.

"Itu etika yang berlaku umum, begitu anda punya kekuasaan, Anda justru tak boleh memanfaatkan itu untuk kepentingan yang bisa ditafsirkan sebagai interest pribadi," tegas Rocky Gerung.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menambahkan terkait adanya anggapan Jokowi meresmikan perusahaan pusat energi yang nanti menghasilkan tenaga kerja.

"Iya, tapi orang juga menganggap jangan-jangan Jokowi dititipkan sesuatu untuk disalurkan pada calon presiden berikutnya," ungkap Rocky Gerung.

Hal tersebut, menurut Rocky Gerung terus menimbulkan lalu lintas kecurigaan. Bahkan kecurigaan yang paling berharga akhirnya ditemukan oleh jurnalis.

"Sekarang jurnalis jadi bulan-bulanan, padahal jurnalis itu justru untuk memberi sinyal bahwa negeri ini sedang buruk public ethics nya, itu intinya," papar Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung pangkal permasalahannya adalah presidensial treshold.

Justru, menurutnya Presiden Jokowi sendiri tidak paham bahwa treshold itu memungkinkan terjadinya tukar tambah yang tidak etis dalam politik.

"Itu akhirnya kesimpulan besarnya. Seringkali orang tidak melihat problem besarnya, seolah-olah ini cuma problem Luhut sama Erik saja, nggak. Presiden sendiri bermasalah, karena masuk di dalam jebakan etika buruk haus kekuasaan itu," pungkasnya. [Democrazy/rmol]