DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) era Presiden SBY, Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. mengungkapkan sejumlah isu terkait Pilpres 2024.
Menurutnya Pilpres 2024 itu diskenariokan dua: dijalankan dan dibatalkan. Tujuannya untuk melanggengkan Kekuasaan saat ini.
"Kalau hitung-hitungannya dengan Pemilu 2024 jagoannya bisa menang, maka pemilu dilaksanakan. Kalau hitung-hitungannya kalau ada Pemilu 2024 mereka kalah, maka akan dilakukan penundaan pemilu," kata Denny Indrayana.
Denny Indrayana mengungkap pembicaraan dengan Mahfud MD.
"Ohhh Ketum Partai ini kasusnya ini ini ini, Ketua KPK datang ke saya (Mahfud MD) 'Pak Mahfud tolong sampaikan ke Presiden... Ketum Partai X sudah siap menjadi tersangka mohon dimintakan izin.. kasusnya ini ini ini...
Yang itu kalau maju tidak sesuai dengan Koalisi kasusnya ini ini ini... jadi hukum menentukan koalisi partai, hukum menentukan siapa bisa jadi capres," beber Denny Indrayana.
SIMAK SELENGKAPNYA VIDEO...
👇👇
