DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menantang PDIP agar adu prestasi menteri.
Ini merupakan respons pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang meminta dua menteri NasDem dievaluasi di tengah isu reshuffle.
Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan tidak ada peraturan yang mengatur adanya adu prestasi menteri.
Lantas, bagaimana gambaran adu prestasi menteri PDIP dan Partai NasDem? Hal ini bisa ditinjau dari pencapaian dan kebijakan mereka.
Para Tokoh Menteri
Tokoh menteri PDIP adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmavati.
Sementara para menteri Partai NasDem terdiri dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.
Pencapaian
Dari PDIP, Menkumham mengatakan kementeriannya memiliki sejumlah pencapaian.
Di antaranya penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura.
Menurutnya, hal tersebut menjadi sejarah baru bagi diplomasi Indonesia yang telah dirintis sejak tahun 1998.
Mensos juga memiliki berbagai pencapaian. Salah satu yang paling disorot adalah saat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, seperti memberi dana bantuan dan vaksinasi, serta meningkatkan jumlah lapangan kerja bagi mereka.
Kemudian, Menpan RB berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah.
Sementara itu, Menteri PPPA mampu mengurangi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Beralih ke Partai NasDem, dimulai dari Menkominfo yang berhasil membawa Indonesia menempati peringkat ketiga Global Skills Report 2022 dari 102 negara pengguna Coursera.
Lalu, Mentan menciptakan lapangan kerja di pedesaan, memberi perlindungan sosial, meningkatkan pendapatan keluarga petani, serta memastikan ketahanan pangan nasional.
Kebijakan
Kebijakan populer menteri PDIP berasal dari Kementerian Sosial, di mana bertujuan untuk pengalihan subsidi BBM.
Adapun dana ini berupa BLT BBM, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan subsidi transportasi.
Sementara itu, kebijakan menteri NasDem paling populer dan kontroversial adalah soal penyelenggaraan sistem elektronik (PSE).
Seluruh perusahaan sempat diwajibkan mendaftar dalam kurun waktu tertentu jika tidak ingin diblokir oleh Kominfo.
Kebijakan ini diterapkan Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) dan (6) PP No. 71 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh Instansi Penyelengara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
Sedangkan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh Orang, Badan Usaha, dan masyarakat. [Democrazy/suara]
