DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan meminta negara lain tidak mendikte Indonesia.
Ia mengatakan Presidensi G20 pada 15-16 November 2022 menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata global, sekaligus mengokohkan kedaulatan ekonomi nasional.
“Jadi kita harus tahu bargaining position kita, dan itu penting untuk bernegosiasi dengan siapa pun. Saya bicara di forum B20 pada G20 kemarin, jangan pernah ada satu negara pun yang mendikte Indonesia. No country can dictate Indonesia. We know what we are going to do,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/12/2022).
Luhut juga menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar yang dapat mengatur urusan ekonominya secara mandiri.
Ia menyebut pemerintah akan tegas mengeliminasi intervensi-intervensi asing, apalagi yang berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebab, selain produk domestik bruto (PDB) yang besar di antara negara-negara G20, Indonesia juga negara populasi terbesar keempat di dunia, serta memiliki potensi sumber daya alam untuk pengembangan industri-industri prospektif, seperti baterai listrik dan kendaraan listrik.
Luhut yang pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM itu bilang, Indonesia memiliki hampir semua jenis mineral yang dibutuhkan dunia saat ini dengan jumlah besar, seperti nikel, tembaga, emas, perak, bauksit.
Beberapa komoditas unggulan Indonesia sering menerima berbagai tantangan dalam mencapai optimalisasi rantai pasok global.
Contohnya, kelapa sawit, nikel dan tembakau yang sering mengalami berbagai bentuk hambatan dagang lewat kampanye negatif.
“Apa pun yang diusulkan ke pemerintah, kami akan pertimbangkan itu untuk diterima. Tapi jangan mendistorsi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa pun usulannya, kalau mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang baik, saya pasti tidak setuju. Jadi, kita harus tunjukkan ke dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa mengatur dirinya. Negara-negara lain tidak perlu mengatur kita,” kata Luhut.
Dalam siaran persnya, Kemenko Marves menyampaikan hasil Survei Nasional: Persepsi Masyarakat terhadap Pancasila, yang disusun oleh Pusat Kajian (Puska) Hukum dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI).
Dalam survei itu kata Kemenko Marves, 90 persen masyarakat Indonesia menolak adanya intervensi asing terhadap kebijakan-kebijakan nasional.
Mereka menilai Indonesia harus berdaulat dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Sementara 98 persen responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.
"Survei ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Pancasila yang dilakukan melalui jajak pendapat secara daring terhadap 1.000 responden. Dari survei ditemukan bahwa 62 persen responden menganggap bahwa pemerintah masih berpegang dari Pancasila sebagai dasar pembuatan kebijakan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, meskipun hampir 40 persen sisanya mulai goyah," kata Peneliti Puska Hukum dan Pancasila serta Dosen di FH-UI, Kris Wijoyo Soepandji dalam siaran pers Kemenko Marves. [Democrazy]
