Breaking

logo

27 Oktober 2022

PSI Dukung Penghapusan Batas Usia Calon Presiden: Demokrasi Merupakan Partisipasi!

PSI Dukung Penghapusan Batas Usia Calon Presiden: Demokrasi Merupakan Partisipasi!

PSI Dukung Penghapusan Batas Usia Calon Presiden: Demokrasi Merupakan Partisipasi!

DEMOCRAZY.ID - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest mengatakan Presidential Treshold dan Batas Usia Minimal Presiden ibarat pagar. 


"Kita pernah berjuang menggugat keduanya. Tapi Mahkamah Konstitusi selalu bilang ini Open Legal Policy, dilempar lagi bolanya ke DPR," ujarnya di acara diskusi bertajuk "Muda Memimpin, Menuju 2024: Bincang Ulang Presidential Treshold dan Batas Minimal Usia Capres-Cawapres" di Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022. 


Diskusi menghadirkan Pengamat Politik Refly Harun, Politisi PSI Rian Ernest, vlogger Muda Cania Citta, dan politisi Arief Poyuono.


"Padahal, kita semua yang datang dengan semangat alternatif, pasti nggak setuju dengan pembatasan semacam ini. Karena inti dari demokrasi adalah partisipasi, bukan limitasi," lanjutnya.


"Kita percaya suara rakyat suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Tapi berapa banyak suara rakyat terbakar gara gara aturan pembatasan," ujar Ernest.


Ditanya soal pembatasan usia capres dan cawapres, dia sepakat perlu ditinjau ulang.


"Seseorang bisa melakukan perbuatan hukum kan dari usia 21 yaaa. Lalu, kita perlu melihat pertimbangan psikis juga. Jadi yaa kira kira di usi 25 atau 27 cocoklah," ujarnya.


Menurut Dinno Ardiansyah CEO Centenialz, diskusi digelar dalam rangka memfasilitasi keresahan kaum muda yang selama ini merasa hanya dijadikan vote getter oleh para politisi tua yang established.


"Selama ini anak muda dan milenial dijadikan jargon dan komoditas, tapi keberpihakan sejatinya, jauh panggang dari api. Katanya kita pro anak muda, tapi yang boleh jadi pemimpin, harus usia 40 dulu. Apakah ini bukan hipokrit?" ujarnya.


Mantan Presiden BEM Trisaksi tersebut juga menyampaikan, ambang batas 20 persen dan batas minimal usia presiden itu anti progresifitas. 


"Itu jelas nggak pro kaum muda, dan menutup ruang para puteri bangsa muda yang potensial untuk manggung sebagai pemimpin negeri," terangnya.  [Democrazy]