DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Sekjen DPP Demokrat Jansen Sitindaon menyebut menganggap Presiden Jokowi mendapat banyak kemewahan yang diberikan pendahulunya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mulai dari Produk Domestik Bruto (PDB), devisa hingga program pembangunan yang hanya tinggal dilanjutkan Jokowi.
"Di periode pertama pak Jokowi itu banyak sekali beliau meresmikan proyek melanjutkan Pak SBY. Tapi di periode kedua ini agak kurang karena proyek yang beliau bangun sendiri mungkin baru selesai nanti 2-3 tahun nanti," kata Jansen dalam acara 'Political Show' yang disiarkan CNNIndonesia TV, Rabu (21/9) malam.
Jansen kemudian membandingkan, SBY mewariskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hampir Rp1.800 triliun kepada pemerintahan Jokowi.
Sementara itu, Megawati Soekarnoputri hanya mewariskan Rp400 triliun kepada pemerintahan SBY.
Ia juga menyoroti nilai devisa yang diwariskan SBY kepada Jokowi sekitar Rp111 miliar. Sementara Megawati kala itu hanya mewariskan Rp33 miliar ke SBY.
Jansen mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) era SBY mampu berada pada nilai Rp10 ribu triliun sementara zaman Megawati masih berada di Rp2.200 triliun.
Menurut Jansen, itu semua membuat Jokowi jadi lebih mudah membawa Indonesia menjadi negara nomor 15 terbesar ekonominya di dunia.
"Itulah kemewahan yang diberikan oleh Pak SBY kepada Pak Jokowi sehingga beliau saat ini bisa membangun dengan gaya," kata dia.
Jansen lalu menyinggung Waduk Jatigede yang diresmikan pada 2015 atau delapan bulan usai Jokowi dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Ia menyatakan proyek waduk Jatigede telah dibangun sejak pemerintahan SBY pada 2007 silam. Bukan digagas oleh Jokowi. Begitu pula dengan Tol Cipali.
"Tol Cipali yang paling panjang itu, tol terpanjang di Indonesia, 116 KM itu diresmikan Juni 2015, berarti baru delapan bulan Pak Jokowi memerintah," kata Jansen.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu membantah sejumlah pernyataan yang disampaikan Jansen.
Adian menyebut waduk Jatigede sudah mulai proses relokasi sejak tahun 1982 dan dilanjutkan desain pembangunan pada 1988.
"Jadi baru nyemennya di zaman SBY, artinya itu juga bukan direncanakan lalu direlokasi SBY dan kabinetnya, tidak. Antar pemerintah tidak perlu lah berkompetisi, ini seolah-olah diajak berkompetisi kan," kata Adian.
Adian lantas mempertanyakan apa maksud partai Demokrat menyebut pemerintahan Jokowi banyak mengklaim pembangunan yang telah dimulai era SBY.
Ia memastikan pemerintahan Jokowi tidak asal mengklaim pencapaian yang sudah dilakukan.
"Kenapa minta disebut terus sih? seolah takut hilang dari catatan sejarah? Tidak usah lah," imbuhnya.
Senada dengan Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut pembangunan infrastruktur merupakan program berkesinambungan antara masing-masing era pemerintahan atau presiden dengan yang lainnya.
"Pembangunan itu kan berkesinambungan. Tidak mungkin kita bisa pisahkan dari satu pemerintahan atau dari satu presiden ke presiden berikutnya, itu bullhsit. Karena pemerintah kan pemerintah republik Indonesia," ujar Ade. [Democrazy/CNN]
