DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pakar Ekonomi Senior, Rizal Ramli, buka suara dengan pernyataan pemerintah yang menyebut mensubsidi BBM sama halnya dengan bakar uang.
Rizal Ramli berpendapat jika apa yang disampaikan pemerintah itu tidak benar karena menurutnya, yang bisa disebut dengan bakar uang adalah menambah utang negara buka memberikan subsidi kepada masyarakat, termasuk subdisi Bahan Bakar Minyak (BBM).
enurut Rizal Ramli atau akrab disapa RR, efek besar dari menambah utang luar negeri adalah APBN harus mengeluarkan dana lebih untuk bisa menyicil bunga utang yang jumlahnya tidak sedikit.
Disampaikan Rizal Ramli, bunga utang yang harus dikeluarkan negara yakni mencapai Rp 185 triliun, sementara untuk cicilan pokok sebesar Rp 400 triliun.
“Nah yang bisa disebut bakar uang yang paling besar pengeluarannya di Indonesia itu apa. Ya bayar utang pokok, cicilan utang, dan bunga,” kata Rizal Ramli, Kamis 15 September 2022.
“Cicilan pokoknya itu mencapai Rp 400 triliun, bunganya Rp 185 triliun,” lanjutnya.
Mantan Menteri Perekonomian ini pun menyampaikan besaran jumlah yang harus dibayar oleh pemerintah terkait utang luar negeri.
Jumlah yang harus dibayar adalah Rp 805 triliun dan menurutnya itu mubazir anggaran, sehingga jika dikatakan mensubsidi BBM adalah bakar uang, itu kurang tepat menurutnya
“Cicilan pokok sama bunga itu mencapai Rp 805 triliun,” katanya.
Rizal Ramli pun lantas memberikan saran kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan besaran jumlah bunga utang Indonesia yang angkanya cukup tinggi yakni mencapai enam persen.
Dia lantas membandingkan dengan bunga pinjaman negara ASEAN lainnya seperti negara Filipina dan Thailand yang besaran bunganya hanya sebesar empat persen.
“Thailand dan Filipina kalau meminjam hanya 4% bunganya,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi menaikkan harga BBM Subsidi jenis Pertalite dan Solar.
Hal ini karenakan besaran subsidi untuk BBM dinilai bengkak hingga Rp 502 triliun dan membebani dana APBN.
Kendati menaikkan harga BBM Subsidi, namun pemerintah juga mengambil langkah menurunkan harga BBM non subsidi. [Democrazy/terkini]
