LENGKAP! Ini 5 Poin Rekomendasi Terbaru Komnas HAM Terkait Kasus Ferdy Sambo | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News

Breaking

logo

12 September 2022

LENGKAP! Ini 5 Poin Rekomendasi Terbaru Komnas HAM Terkait Kasus Ferdy Sambo

LENGKAP! Ini 5 Poin Rekomendasi Terbaru Komnas HAM Terkait Kasus Ferdy Sambo

LENGKAP! Ini 5 Poin Rekomendasi Terbaru Komnas HAM Terkait Kasus Ferdy Sambo

DEMOCRAZY.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah RI. 


Rekomendasi ini berkaitan dengan laporan Komnas HAM mengenai penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J) di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo.


"Kami menyampaikan ada lima rekomendasi kami kepada Bapak Presiden atau Pemerintah Republik Indonesia," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022).


Ada lima poin rekomendasi Komnas HAM untuk pemerintah. 


Berikut adalah lima poin tersebut, sebagaimana disampaikan Ahmad Taufan Damanik:


1. Kami meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainya.


"Kami sebutkan ini tidak semata-mata berangkat dari kasus Brigadir Yosua, tapi juga dari data-data pengaduan atau kasus-kasus yang kami tangani selama ini, terutama dalam lima tahun periode di bawah kepemimpinan kami," kata Taufan.


2. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan Kapolri untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukna oleh anggota Polri.


"Seperti yang sekarang kita alami, anggota Polri-nya bahkan pejabat tingginya yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan itu. Maka diperlukan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasn berkala," kata Taufan.


3. Melakukan pengawasan bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri.


4. Mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri.


5. Memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaanya.


"Kita tahu ini Undang-Undang baru yang diputuskan pada tahun ini. Masih dibutukan kelengkapan-kelengkapan infrastrukturnya," kata Taufan, berharap pemerintah memastikan peraturan pelaksanaan UU TPKS. [Democrazy]