DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Hacker Bjorka seakan membantah telah ditangkap setelah beredar kabar Tim Siber Polri menangkap seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur.
Sebaliknya, ia pu menanggapi kabar hacker Bjorka ditangkap pun kembali beraksi dengan memberikan informasi dan bocoran lain.
Bocoran informasi terbaru Bjorka itu dibagikan melalui Breach Forums yang kemudian diunggah sejumlah akun di media sosial Twitter.
Salah satunya adalah akun Twitter @Cleavtrr00.
Dalam tangkapan layar tersebut, Bjorka menyatakan bahwa Presiden Jokowi akan memecat Menkominfo Johnny G Plate dalam waktu dekat ini.
Pesan informasi Jokowi akan pecat Johnny G Plate itu ditulis dalam bahasa Inggris.
“Saya menerima informasi dari seorang teman yang bekerja di Istana bahwa Presiden akan segera mengganti Menkominfo Johnny G Plate,” tulis Bjorka dalam informasi, Kamis 15 September 2022.
Uniknya, Bjorka pun mendukung langkah pemecatan Johnny G Plate dari kursi Menkominfo.
“Sempurna, Presiden…” lanjutnya.
Kendati demikian, Bjorka menyarankan agar sosok Menkiminfo baru itu harus orang yang benar-benar paham soal teknologi.
“Pastikan penggantinya adalah orang yang benar-benar mengerti soal teknologi,” sarannya.
“Bukan orang idiot dari parpol, politikus, atau militer,”
“Jika demikian, maka penggantian itu akan percuma,” tandasnya.
Ngeri jadi korban salah tangkep ga sih :( #Bjorka #bjorkanism pic.twitter.com/QP3SbcayS6
— Cleavtrr (@Cleavtrr00) September 15, 2022
Komentari Penangkapan di Madiun
Hacker Bjorka juga menertawakan klaim pemerintah yang menyatakan telah mengetahui identitasnya.
“LOL, pemerintah Indonesia merasa bahwa mereka telah mengidentifikasi saya berdasarkan informasi Dark Tracer,” tulisnya.
Selain itu, sang hacker juga menyinggung soal penangkapan pemuda di Madiun, Jawa Timur.
Ia menegaskan, bahwa kabar itu adalah salah.
“Anak ini kini telah ditangkap dan sedang diinterogasi oleh pemerintah Indonesia),” kata Bjorka.
Hacker Bjorka juga menimpakan kesalahan kepada sang pemeri informasi salah itu.
“Untuk Dark Tracer, itu adalah dosa Anda memberikan layanan palsu kepada pemerintah Indonesia dan telah memberikan informasi yang salah kepada sekelompok idiot,” tandasnya. [Democrazy/pojoksatu]
