DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pakar Ekonomi Anthony Budiawan mengungkap data valid soal subsidi BBM yang oleh pemerintah disebut sangat besar dan membebani negara.
Presiden Jokowi mengatakan, subsidi yang diberikan negara terhadap harga jual bahan bakar minyak (BBM) sudah mencapai Rp 502 triliun.
Menurutnya, negara mana pun di dunia tidak akan sanggup menanggung subsidi BBM sebesar itu.
"Perlu kita ingat subsidi terhadap BBM sudah terlalu besar dari Rp 170 (triliun) sekarang sudah Rp 502 triliun, negara mana pun tidak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu, tapi alhamdulilah kita sampai saat ini masih kuat ini yang perlu kita syukuri," ujar Jokowi dalam acara doa dan zikir kebangsaan dalam rangka peringatan HUT ke-77 RI di halaman Istana Merdeka pada Senin (1/8/2022) malam, dilansir Kompas.
Dibantah Pakar Ekonomi
Namun data besaran subsidi BBM ini dibantah pakar ekonomi Anthony Budiawan saat membahas soal rencana kenaikan harga BBM di acara Indonesia Business Forum yang tayang di tvOne, Rabu 24 Agustus 2022.
"Untuk menaikkan harga BBM atau alokasi subsidi itu adalah hak penuh pemerintah dengan DPR. Jadi ini adalah bagian dari Kebijakan Fiskal. Tapi yang saya mau soroti adalah bahwa komunikasi kepada publik ini harus transparan. Sementara ini dikatakan (oleh pemerintah) bahwa subsidi BBM ini mencapai Rp 502 Triliun.
Saya tidak menemukan angka itu dalam UU APBN. Yang saya temukan adalah angka Rp 206 Triliun. Katanya di Perpres (Peraturan Presiden) sudah berubah (angkanya). Nah ini juga menjadi pertanyaan, Perpres kan tidak bisa mengubah UU. Ini melanggar konstitusi," kata Anthony Budiawan.
Anthony Budiawan lantas mengurai besaran subsidi Rp 206 triliun itu bukan cuma untuk subsidi BBM.
Bahkan subsidi BBM paling kecil hanya sebesar Rp 11 Triliun.
"Padahal didalam subsidi Rp 206 Triliun itu, 134 Triliun itu subsidi energi, dimana subsidi BBM cuma 11 Triliun, yang besar adalah subsidi LPG sebesar 66 Triliun, dan subsidi listrik 55 Triliun. Jadi BBM sendiri subsidinya cuma 11 Triliun," ungkap Anthony Budiawan.
"Jadi kalau mau dinaikan harga BBM harus transparan, jangan membodohi publik, dan menurut saya adalah pembohongan publik. Karena tidak ada itu subsidi Rp 502 Triliun," tegas Anthony Budiawan. [Democrazy/WB]
