DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti sikap anggota DPR yang diam terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo.
Mahfud menyampaikan demikian saat diwawancarai Kompas TV mengenai perkembangan kasus pembunuhan brigadir j tersebut.
Awalnya, Mahfud menjelaskan, bahwa kasus tewasnya Brigadir J bukanlah kasus kriminal biasa karena ada psikopolitis dan psikohierarkis.
Itu sebabnya, meskipun kasus tersebut sudah ditangani hingga sebulan lamanya, namun nyatanya belum juga ada tersangka.
Tetapi, belakangan kasus tersebut mulai menunjukkan kemajuan signifikan.
Hal itu lantaran permasalahan psikopolitis dan psikohierarkis sebagaimana dikatakan Mahfud sudah bisa dieliminir.
Caranya, kata Mahfud, dengan melakukan bedol desa, yakni memindahkan banyak polisi yang terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J agar tidak ada kepentingan yang bisa saling menyandera.
Soal psikohierarki misalnya, Mahfud menuturkan, hal itu bisa diputus melalui cara pemindahan atau mutasi terhadap 15 perwira menjadi Yanma Polri.
Mahfud mengatakan setelah adanya pemutusan hierarki tersebut, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E menjadi mulai membuka fakta yang terjadi sebenarnya terkait kasus kematian Brigadir J. Ia bahkan siap menjadi Justice Collaborator.
Menurut Mahfud, kesaksian Bharada E tentang kejadian pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo yang ada di Kompleks Polri, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7/2022) itu menjadi sangat penting.
"Seperti ada yang saling sandera, kemudian Bharada E di bawah penguasaan orang yang berkepentingan," kata Mahfud MD dikutip dari video Kompas TV pada Senin (8/8/2022).
"Maka, Kompolnas mengusulkan bedol desa. Bedol desa itu artinya buang dulu orang-orang di situ (yang terlibat). Dan ternyata jalan kan sesudah dipindahkan," ujarnya.
Adapun bedol desa yang dimaksud Mahfud MD yakni mutasi terhadap 15 anggota Polri termasuk atasan Bharada E, yaitu Irjen Ferdy Sambo.
Mereka dimutasi lantaran ketidakprofesionalan dalam menangani kasus kematian BrigadirJ.
Mutasi dilakukan setelah Inspektorat Khusus (Irsus) bentukan Kapolri memeriksa 25 personel polisi terkait ketidakprofesionalan penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.
Selain itu, Mahfud MD juga menjelaskan tentang psikopolitik yang terkuak gara-gara kasus pembunuhan Brigadir J.
Menurutnya, berbagai kepentingan di Mabes Polri perlu segera diselesaikan agar tidak menyandera kepentingan bersama yaitu tugas pokok Polri.
"Yang kedua (psiko) politisnya saya kira ramailah. Para pengamat menyebut di Mabes Polri itu ada sub-Mabes, sub-Mabes, yang saling bersaing, mau saling menyandera dan saling menyerang dan sebagainya. Itu yang harus diselesaikan," ujarnya.
Lebih lanjut, soal perkara politik di tubuh Polri, juga disampaikan Mahfud MD dengan memberikan contoh yaitu sikap acuh tak acuh DPR dalam kasus tersebut.
Menurutnya, untuk kasus sebesar pembunuhan Brigadir J, biasanya DPR sudah sibuk memanggil berbagai pihak untuk meminta kejelasan dari Polri.
Menurut Mahfud, pasifnya sikap DPR karena merupakan bagian dari masalah psikopolitik yang ada di Mabes Polri.
"Selama ini, misalnya, saya katakan psikopolitisnya. Semua heran kenapa kok DPR semua diam ini kan kasus besar, biasanya kan ada apa, paling ramai manggil, ini mana enggak ada tuh," ujar Mahfud.
"Itu bagian dari psikopolitis. Politis adanya mabes di dalam mabes itu yang punya aliansi sendiri-sendiri." [Democrazy]
