DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Tragedi berdarah yang merenggut nyawa Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat, atau Brigadir J ini, telah menjadi sorotan nasional.
Dari penjuru Sabang sampai Merauke, ikut menyuarakan aspirasi mereka yang turut merasa prihatin atas kejanggalan demi kejanggalan dalam insiden yang menewaskan Brigadir J.
Tidak hanya rakyat dan sejumlah purnawirawan Polri saja yang angkat bicara, namun Mayjen TNI (Purn) Soenarko juga turut mengkritisi terkait kejanggalan dalam sejumlah kasus pidana di Indonesia.
Melalui segmen Best Statement pada channel YouTube Refly Harun, Soenarko memaparkan bahwa kehadirannya saat itu adalah untuk memenuhi kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar (mengajak orang berbuat baik dan melarang untuk berbuat kejahatan).
Di samping itu juga, dia mengatakan bahwa dirinya hadir karena kecintaannya kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) agar negara ini tetap tegak, berdaulat, hingga akhir dunia tiba.
Soenarko tidak ingin NKRI ini pecah belah karena masalah kepemimpinan dan pemerintahan, yang tidak memiliki legitimasi di mata rakyat.
Legitimasi ini sendiri adalah suatu bentuk penerimaan dan pengakuan atas kewenangan, yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan, yang telah diberikan kekuasaan.
Menurutnya, saat ini sangat terasa bagaimana rendahnya legitimasi pemerintah di mata rakyat, dan itu bermula dari Pilpres (Pemilihan Presiden) tahun 2019 silam.
Mantan Danjen Kopassus ini menilai, sejak saat itu, banyak sekali kejadian-kejadian janggal yang terjadi di Indonesia.
"Karena banyaknya hal aneh, atau tidak umum, atau terkesan ditutup-tutupi atau dilaksanakan secara diam-diam, atau bahkan dengan cara tipu-tipu,” ucapnya.
Dalam kesempatan kali ini, Soenarko menyampaikan bahwa kejadian dugaan pembunuhan itu sebenarnya cukup terang-benderang dan dapat dilihat secara kasat mata.
Seandainya aparat hukum atau pemerintah mau jujur, tidak akan sulit untuk mengusutnya hingga tuntas.
Sebab dia yakin, para intel dari Polri maupun TNI itu adalah orang-orang yang pintar dan ahli di bidangnya, bahkan sanggup untuk menyidik kasus-kasus yang lebih berat dari ini.
Sehingga, untuk menangani kasus-kasus seperti ini harusnya bisa terselesaikan dengan cepat.
Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak demikian, padahal dalam LP (Laporan Polisi) sudah sangat jelas.
Hal ini disebabkan karena keterangan dari aparat hukum yang berbelit-belit dan sering berubah, serta adanya dugaan tindakan penghilangan barang bukti, yang justru memicu banyaknya pertanyaan.
Tidak hanya itu, akibat lain yang ditimbulkan adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum.
Sebagai contoh saja, dugaan bahwa TKP telah dimusnahkan, belum lagi CCTV yang diduga sempat mati sekian jam, padahal di tempat tersebut terdapat banyak saksi yang sudah melalui pemeriksaan tim penyidik.
Belum lagi kondisi jenazah yang dinilai Soenarko banyak kejanggalan.
Mantan Pangdam Iskandar Muda ini menjelaskan bahwa dirinya sendiri pernah alami kejadian baku tembak, tapi apa iya akan menimbulkan korban seperti itu?
Selain itu, proses otopsi yang dilakukan tanpa ada permintaan izin dari pihak keluarga, serta temuan peluru yang cukup banyak.
Meskipun demikian, Soenarko masih merasa yakin bahwa kasus-kasus janggal seperti ini, pasti nanti akan terungkap juga.
"Kesimpulan saya dari kasus-kasus yang ditutupi tersebut, aparat hukum maupun pemerintah menganggap publik termasuk saya di dalamnya, itu buta, tuli dan tolol. Sehingga menerima saja apa yang mereka katakan," ucap Soenarko.
"Apa yang disampaikan oleh Kapolda, atau Juru Bicara BIN, atau oleh segala jenis aparat hukum, termasuk oleh Komnas HAM," tambahnya.
Rakyat itu sebenarnya tidak buta, tidak tuli dan juga tidak tolol, jadi jangan mau untuk ditipu-tipu seperti itu.
Pria kelahiran 1 Desember 1953 ini berharap, agar hukum dapat diperlakukan dengan adil.
"Yang perlu saya sampaikan di sini, janganlah aparat hukum menganggap bahwa rakyat itu buta, tuli dan tolol, serta disebut tidak mengerti apapun, cuma karena tidak mempunyai daya. Nanti kalau kita ngomong untuk mengoreksi, kena tangkap, dengan alasan makar," kata Soenarko.
Perlu diingat bahwa di negara demokratis, ada hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, asalkan disampaikan dengan fakta dan bertujuan untuk kebaikan.
Jadi, jangan sampai kasus-kasus seperti ini akan berlanjut pada periode berikutnya.
Akibat arogansi aparat hukum, justru rakyatlah yang menjadi korbannya.
"Jangan cuma teriak 'hukum itu berlaku sama kepada semua warga negara', tapi ternyata cuma di bibir doank," tegasnya. [Democrazy]
