DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Peneliti politik Islam dari The Political Literacy, Muhammad Hanifuddin, menilai gagasan menduetkan NU dan Muhammadiyah untuk maju dalam Pilpres 2024 tidaklah tepat.
Bahkan, ia menyebut, wacana duet NU-Muhammadiyah tidak strategis karena menihilkan nilai sejarah keduanya.
“Duet NU-Muhammadiyah sangat penting dan strategis. Namun tidak dalam tataran politik praktis, apalagi mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024,” paparnya, Jumat (1/7/2022).
Kedua ormas itu, menurut Hanif, strategis dalam urusan penguatan politik kebangsaan, bukan politik praktis.
“Duet NU-Muhammadiyah adalah dalam penguatan politik kebangsaan. Politik yang mengutamakan nilai-nilai persatuan, kemanusiaan dan keadilan,” tambahnya.
Di titik inilah, menurut Hanif, NU-Muhammadiyah harus bersinergi dan bergandengan tangan, termasuk menggandeng elemen bangsa yang lain.
Peran ini, lanjutnya, yang harus dipahami oleh kader kedua ormas tersebut.
Sehingga, kata Hanif, kader NU maupun Muhammadiyah tidak mudah tergoda lompat pagar, tergoda untuk masuk ke politik praktis dengan memakai organsisasi.
“Dalam sistem politik Indonesia, NU-Muhammadiyah dikategorikan sebagai religious based civil society. Penopang dari kekuatan masyarakat madani berbasis agama. Bukan sebagai partai politik,” paparnya.
Secara legal, lanjutnya, partai politiklah yang berhak mengusung pasangan capres-cawapres.
“Termasuk juga calon yang akan duduk di kursi legislatif. Karena itu, peran dan fungsi ini harus dipahami. Masing-masing sama pentingnya,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan pada Kamis (30/6/2022), wacana menduetkan NU-Muhammadiyah untuk Pilpres 2024 datang dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda yang mulai bersafari ke beberapa ormas Islam, mulai dari MUI hingga PP Muhammadiyah.
Ketua Dewan Istiqamah ICMI Muda yang juga penggagas gerakan NU-Muhammadiyah untuk Pilpres 2024, AM Iqbal Parewang, menyebutkan pentingnya perjuangan mewujudkan kepemimpinan umat.
Iqbal mencontohkan bagaimana dampaknya jika kepemimpinan nasional tidak berpihak pada umat dan bangsa.
"Kita tahu 5 persen sekolah menengah di Indonesia milik Muhammadiyah. Bahkan perguruan tinggi Muhammadiyah lebih banyak dari perguruan tinggi negeri. Itu kontribusi luar biasa,” jelasnya saat berkunjung ke PP Muhammadiyah, dikutip dari Tribunnews pada Kamis (30/6/2022).
“Tetapi dari anggaran pendidikan Rp169 triliun pada APBN 2022, misalnya, berapa yang menetes ke sekolah Muhammadiyah? Terlalu kecil, itupun kalau ada," imbuhnya.
Parahnya lagi, masalah kepemimpinan bukan cuma terjadi di pendidikan, tapi juga di berbagai bidang lainnya.
"Solusinya, perlu rekonstruksi kesadaran tentang kepemimpinan nasional. Jelasnya, sesuai ijtihad siyasah kami di ICMI Muda, perlu tampil duet NU dan Muhammadiyah memimpin bangsa ini. Dan untuk itulah, ICMI Muda menginisiasi gerakan yang kami sebut Pilpres 2024, Duet NU-Muhammadiyah," urai Iqbal.
Ia juga menyebut soal angka statistik survei publik yang menunjukkan bahwa sekitar 54 persen pemilih di Indonesia berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah. [Democrazy/ktv]
