Breaking

logo

31 Juli 2022

PKS Sindir Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Sejak Lahir Sudah Bermasalah!

PKS Sindir Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Sejak Lahir Sudah Bermasalah!

PKS Sindir Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Sejak Lahir Sudah Bermasalah!

DEMOCRAZY.ID - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang telah dimulai sejak 2015 meninggalkan beragam masalah. 


Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama angkat suara terkait lambannya proyek tersebut.


“Ini proyek strategi nasional tapi masih sangat lemah dalam perencanaan, seperti lemahnya koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait,” ungkap Suryadi dilansir Minggu 31 Jui 2022. 


Sejak kelahirannya, imbuh Suryadi, proyek kereta cepat sudah bermasalah. Awalnya dua negara berminat, yaitu Jepang dan China.


“Saat itu Jepang berminat tapi (dalam proposalnya) meminta jaminan dari pemerintah Indonesia dalam hal pembiayaan. China tidak mensyaratkan itu, makanya pemerintah tergiur memilih China,” tegas politikus PKS tersebut. 


Pada kenyataannya, China justru meminta pertanggung jawaban pemerintah berupa jaminan biaya yang diambil dari APBN.


Suryadi menilai pemerintah masih kurang pengalaman dalam menangani proyek tersebut. 


Lalu terdapat permasalahan karakteristik tanah dan masih diterapkan penggunaan teknologi GSM-Real Way yang sebenarnya akan usang pada tahun 2030.


“Penempatan stasiun (berada) di Halim sebagai kawasan pinggiran Jakarta. Tentu itu bukan lokasi strategis karena harus mengandalkan transportasi lainnya jika ingin sampai ke pusat kota,” kata Suryadi.


Menurutnya, pemerintah membentuk inkonsistensi kebijakan di mana proyek kereta cepat beriringan dengan pembangunan IKN yang sama-sama membutuhkan sumber daya besar.


“Pemerintah seharusnya punya perhitungan matang. Ini bukan (kegagalan) yang pertama. Contohnya Bandara di Sumsel tidak ada pesawat mendarat di sana. Pemerintah juga harus lebih tegas dan kuat serta bernegosiasi ulang dengan China Development Bank dalam menepati janjinya untuk tidak menggunakan dana pemerintah,” pungkasnya. [Democrazy/FIN]