Breaking

logo

12 Juli 2022

Menkeu: 24.000 Aplikasi Milik Pemerintah Tidak Beroperasi Multifungsi, Bikin Boros Anggaran!

Menkeu: 24.000 Aplikasi Milik Pemerintah Tidak Beroperasi Multifungsi, Bikin Boros Anggaran!

Menkeu: 24.000 Aplikasi Milik Pemerintah Tidak Beroperasi Multifungsi, Bikin Boros Anggaran!

DEMOCRAZY.ID - Sebanyak kurang lebih 24 ribu aplikasi milik pemerintah yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga tidak beroperasi secara multifungsi, dan menyebabkan pemborosan anggaran.


Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam side event G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital di Bali pada Senin (11/7/2022).


"Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Kompas.com. 


Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah akan melakukan intergovernmental connection atau integrasi data yang akan disederhanakan dalam satu database. 


Integrasi ini, kata Sri Mulyani, diyakini dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security. 


"Jadi nggak setiap kementerian/lembaga semua membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable (dapat dioperasikan), melainkan mereka akan lebih terkoordinasi." 


"Itu yang disebut digitalisasi government dan juga supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien," jelas Sri Mulyani. 


Menanggapi pernyataan Sri Mulyani tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memastikan, pihaknya bakal penutup aplikasi-aplikasi itu secara bertahap.


Pihaknya juga berencana menggantinya dengan aplikasi super (super app). 


"Dari 24.000 aplikasi itu, kami pelan-pelan mulai lakukan shutdown atau ditutup, dan pindahkan pelan-pelan," ungkapnya. 


Johnny mengatakan,penggunaan aplikasi pemerintah saat ini memang tidak efisien, lantaran masing-masing aplikasi bekerja sendiri, tidak terintegrasi. 


Bahkan, lanjut dia, setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah memiliki aplikasi yang berbeda-beda setiap unitnya. 


Di sisi lain, pemerintah juga menggunakan 2.700 pusat data dan hanya 3 persen yang berbasis cloud. 


Sisanya bekerja sendiri-sendiri yang mengakibatkan sangat sulit untuk terintegrasi guna menghasilkan satu data sebagai implementasi dati data driven policy di Indonesia. 


Oleh sebab itu, kata Johnny, pemerintah tengah menyiapkan super apps yang nantinya hanya akan mencakup sekitar 8-10 aplikasi saja untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 


"Jadi ini memang perlu disiapkan dengan benar karena sangat tidak efisien. Paling tidak hanya 8 aplikasi. Ini sedang kami siapkan dalam roadmap kami," tutur dia. [Democrazy]