Breaking

logo

08 Juli 2022

Di Ambang Bangkrut, Sri Lanka Awalnya Seperti Indonesia: Bukan Negara Miskin

Di Ambang Bangkrut, Sri Lanka Awalnya Seperti Indonesia: Bukan Negara Miskin

Di Ambang Bangkrut, Sri Lanka Awalnya Seperti Indonesia: Bukan Negara Miskin

DEMOCRAZY.ID - Krisis ekonomi membelit Sri Lanka, hingga kini di ambang kebangkrutan. 


Negara kepulauan di kawasan Asia Selatan itu, awalnya bukanlah negara miskin. 


Posisi pendapatannya sekelas dengan Indonesia yakni negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income country).


Pada 2020 Bank Dunia sebenarnya sempat memasukkan Indonesia ke dalam negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). 


Tapi dampak pandemi ke ekonomi, membuat Indonesia kembali turun kelas pada Juli 2021 dan kembali sekelompok dengan Sri Lanka.


Ekonomi Sri Lanka vs Indonesia


Sebelum dibelit krisis ekonomi hingga kini di ambang kebangkrutan, pendapatan per kapita Sri Lanka sebesar USD 3.700, sedikit di bawah Indonesia yang USD 4.400. 


Posisi itu membuat Sri Lanka dan Indonesia setara dengan Afrika Selatan, Peru, dan Mesir.


Tapi kini, indikator-indikator makroekonomi Sri Lanka terperosok ke titik nadir. Utang luar negeri negara itu menggunung. 


Bahkan lebih besar dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya yang sebesar USD 80,71 miliar (Data tahun 2020). 


Bahkan, utang yang jatuh tempo sebesar USD 6 miliar di 2022, tak sanggup dibayar. 


Cadangan devisa negara itu pada Mei 2022, hanya USD 50 juta atau sekitar Rp 720 miliar. 


Bandingkan dengan Indonesia yang di periode itu punya cadangan devisa USD 135,4 miliar atau sekitar Rp 2 ribu triliun. 


Dengan cadangan devisa yang sangat tipis, Sri Lanka kesulitan membiayai impor. Itulah yang menyebabkan krisis BBM melanda. 


Menteri Energi Sri Lanka, Kanchana Wijesekera, pada Kamis (7/7) mengungkapkan negaranya cuma punya stok BBM 4 ribu ton. 


Jumlah itu hanya bisa memenuhi kebutuhan kurang dari sehari.


"Pengiriman bensin berikutnya diprediksi antara tanggal 22 dan 23 Juli. Kami telah menghubungi pemasok lain, tetapi kami tidak dapat mengkonfirmasi pasokan baru sebelum tanggal 22 Juli," kata Wijesekera, dikutip dari AFP. 


Meski sama-sama pengimpor minyak dan BBM seperti Sri Lanka, Indonesia punya cadangan BBM rata-rata untuk 20 hari ke depan.


Penyebab Krisis Ekonomi


Penyebab krisis ekonomi Sri Lanka dipicu banyak faktor. Mulai dari kronisme di pemerintahan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, yang terpilih lagi di tahun 2020 lalu, hingga berbagai masalah ekonomi. 


Seperti kebijakan populis yang menjerumuskan Sri Lanka ke dalam krisis, diperparah dengan dampak pandemi COVID-19.


Kronisme pemerintahan Mahinda Rajapaksa merambah berbagai bidang. 


Dia sendiri merupakan kakak dari Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. Di kabinet, juga ada kakak laki-lakinya, Chamal, dan keponakan tertuanya, Namal. 


Demi menyenangkan rakyat, Rajapaksa menerapkan pemotongan pajak. Untuk menutupi defisit anggaran, dia mencetak uang baru. 


"Masalahnya sudah bertahun-tahun, diperparah oleh pandemi dan salah urus di pemerintahan," kata Murtaza Jafferjee, Direktur Advocata Institute, sebuah lembaga kajian berbasis di Kolombo, dikutip dari CNN, Jumat (8/7).


Dia menambahkan, pemerintah Sri Lanka terlalu ugal-ugalan menambah utang luar negeri untuk membangun infrastruktur. 


"Kondisi itu diikuti sejumlah bencana alam, serta implementasi pertanian organik yang dipaksakan," imbuhnya.


Di kebijakan ekonomi sektor riil, pemerintah Sri Lanka memang menerapkan pertanian organik dan menghentikan total penggunaan pupuk kimia. Tapi infrastruktur pertanian belum mendukung program ini. 


Akibatnya banyak terjadi gagal panen, yang membuat produksi pangan untuk kebutuhan dalam negeri anjlok.


Kondisi ekonomi yang buruk memicu gejolak politik. Masyarakat turun ke jalan menuntut presiden dan perdana menteri mundur. Mahinda Rajapaksa akhirnya mundur dari jabatan perdana menteri pada Selasa (10/5). 


Dia digantikan oleh Ranil Wickremesinghe, yang sebelumnya menjabat menteri keuangan. Wickremesinghe pernah menjabat perdana menteri di masa transisi pada 2018-2019. 


Pergantian kepemimpinan itu terjadi, ketika krisis ekonomi Sri Lanka sudah semakin buruk, dan membuatnya di ambang bangkrut. [Democrazy]