Breaking

logo

11 Juli 2022

Dari KKN sampai Utang, Ini 5 Hal Yang Bikin Sri Lanka di Ambang Bangkrut!

Dari KKN sampai Utang, Ini 5 Hal Yang Bikin Sri Lanka di Ambang Bangkrut!

Dari KKN sampai Utang, Ini 5 Hal Yang Bikin Sri Lanka di Ambang Bangkrut!

DEMOCRAZY.ID - Krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka terus meluas dan situasinya diliputi kekisruhan. 


Massa bahkan telah mengepung kediaman Presiden dan Perdana Menteri Sri Lanka, menuntut mereka mengundurkan diri. 


Aksi massa yang terjadi sejak Sabtu (9/7), masih berlanjut hingga hari ini. 


Krisis ekonomi yang bergeser jadi tuntutan politik, membuat negara di Asia Selatan itu kini di ambang bangkrut.


Padahal, Sri Lanka semula bukan negara miskin. Seperti Indonesia, Sri Lanka oleh Bank Dunia dikategorikan ke dalam kelompok negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income country). Selama bertahun-tahun, negara itu juga swasembada beras.


Situasi cepat berbalik pasca-Pemilu 2019 yang mengantarkan Mahinda Rajapaksa ke kursi jabatan Perdana Menteri. Dia merupakan kakak dari Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa. 


Persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu pemicu situasi Sri Lanka yang saat ini di ambang bangkrut.


1. Kakak, Adik, dan Keponakan di Pemerintahan


KKN khususnya nepotisme, menjadi pemicu krisis politik di Sri Lanka. 


Setelah kakak Presiden Gotabaya Rajapaksa, yakni Mahinda Rajapaksa terpilih sebagai Perdana Menteri, Mahinda mengangkat keluarganya di sejumlah jabatan pemerintahan. 


Di kabinet, ada kakak laki-lakinya, Chamal Rajapaksa sebagai Menteri Pertahanan. 


Di jabatan itu, urusan Chamal juga menyangkut pemerintahan dalam negeri, penanggulangan bencana, hingga masalah irigasi. 


Di posisi Menteri Pemuda dan Olah Raga, ada keponakan tertua Mahinda, yakni Namal Rajapaksa. 


api sebelum situasi makin memburuk, Namal mengundurkan diri pada April 2022 lalu. 


Mahinda Rajapaksa juga akhirnya meninggalkan kursi Perdana Menteri pada Mei 2022. 


Presiden Gotaya Rajapaksa kemudian menunjuk Ranil Wickremesinghe, sebagai perdana menteri baru. 


2. Pajak Dipangkas, Inflasi Melambung


Saat Mahinda Rajapaksa terpilih sebagai perdana menteri, dia meluncurkan kebijakan populis dengan menghapus sejumlah pajak yang dianggap memberatkan masyarakat. 


Padahal di negara mana pun, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk mendanai anggaran (APBN).


Karena penerimaan negara menyusut, Mahinda memerintahkan pencetakan uang baru untuk menutupi defisit anggaran. 


Akibatnya inflasi negara itu terus melonjak. Jika Juli 2021 masih di kisaran 5,7 persen, maka pada Juni 2022 sudah mencapai 54,6 persen. Bahkan inflasi harga pangan mencapai 80,1 persen. 


3. Utang Menggunung


Tak cukup dengan mencetak uang baru, pemerintahan Mahinda Rajapaksa juga agresif menambah utang luar negeri untuk menutupi anggaran yang tekor. 


Selain itu, utang juga digunakan untuk menggelontorkan subsidi, serta membangun infrastruktur.


Murtaza Jafferjee, Direktur Advocata Institute, sebuah lembaga kajian berbasis di Kolombo, menilai pemerintah Sri Lanka terlalu ugal-ugalan menambah utang luar negeri untuk membangun infrastruktur. 


"Utang yang menggunung, kemudian diperparah oleh dampak sejumlah bencana alam, pandemi COVID-19, serta implementasi pertanian organik yang dipaksakan," katanya, dikutip dari CNN, Senin (11/7).


4. Pertanian Organik, Tergesa dan Dipaksakan


Penerapan pertanian organik merupakan janji politik Mahinda Rajapaksa saat Pemilu 2019. 


Tapi penerapannya terlalu drastis dan dipaksakan. 


Sri Lanka meninggalkan pertanian konvensional secara total, tanpa transisi dan penyiapan infrastruktur pertanian organik. 


Akibatnya dalam 6 bulan pertama penerapan pertanian organik, produksi beras anjlok 20 persen. Sri Lanka pun terpaksa mengimpor beras senilai USD 450 juta. Padahal bertahun-tahun Sri Lanka swasembada beras.


Produksi komoditas perkebunan, seperti teh dan karet juga anjlok. Padahal dua komoditas itu termasuk andalan ekspor Sri Lanka. 


5. Devisa Tipis dan Krisis BBM


Rendahnya penerimaan devisa negara dari ekspor teh dan karet, membuat cadangan devisa Sri Lanka menyusut. 


Apalagi sejak pandemi COVID-19 melanda, devisa dari sektor pariwisata juga anjlok. Padahal, sektor itu selama ini menyumbang separuh penerimaan devisa Sri Lanka.


Tak adanya devisa yang memadai, membuat Sri Lanka tak bisa mengimpor berbagai kebutuhan dalam negerinya. 


Termasuk minyak mentah dan BBM. Akibatnya di tengah krisis ekonomi, stok BBM Sri Lanka sangat terbatas, bahkan kadang habis sama sekali. Eksportir enggan memasok, karena meragukan kemampuan negara itu untuk membayar. [Democrazy/kumparan]