DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddward Sharif Omar Hiariej tidak mau menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi menolak RKUHP di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/6).
Pria yang akrab disapa Eddy itu mengatakan pihaknya telah mengundang aliansi mahasiswa guna membahas RKUHP, namun mereka tak datang.
"Enggak enggak [akan datang]. Kan kita undang mereka enggak datang. Ngapain nemuin?" Kata Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen.
Eddy menyebut selain perwakilan mahasiswa, pihaknya juga mengundang aliansi masyarakat sipil hingga para pemimpin redaksi media.
Namun, hanya perwakilan badan eksekutif mahasiswa yang tak hadir.
Pembahasan lanjutan soal RKUHP dengan sejumlah elemen sipil itu digelar beberapa hari lalu.
"Aliansi datang, mahasiswa enggak datang. Teman-teman koalisi datang. Pimred hadir banyak. Teman-teman BEM enggak mau datang," katanya.
Menanggapi sejumlah isu krusial yang dibawa mahasiswa dalam aksinya, Eddy menegaskan draf naskah RKUHP telah final.
Ia menyebut tak akan ada pasal maupun poin dalam RKUHP yang akan dihapus.
Soal pasal penghinaan presiden misalnya. Eddy menyebut publik harus membedakan penghinaan dan kritik.
Menurutnya, tak ada ancaman pidana terhadap kritik pada presiden.
"Itu orang yang sesat berpikir dia tidak visa bedakan antara kritik dan penghinaan. Yang dilarang itu penghinaan lho bukan kritik," ujarnya.
"Intinya kita begini ya. Pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak. Jadi kalau enggak setuju kan pintu MK terbuka lebar," tambah Eddy. [Democrazy/cnn]
