DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Dalam waktu yang berdekatan, terdapat dua aksi ataupun deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjadi Presiden 2024.
Namun, kedua acara ini diwarnai masalah.
Pertama, pada Senin, 6 Juni 2022, muncul sekelompok orang yang mengatasnamakan diri sebagai FPI Reborn melakukan aksi mendukung Anies Baswedan menjadi Presiden 2024.
Belakangan, Front Persaudaraan Islam (FPI) mengatakan bahwa FPI Reborn yang melakukan aksi tersebut bukanlah pihak mereka.
Bahkan, muncul pula video koordinator aksi FPI Reborn, Khairul Anam yang mengaku ditipu dan dibohongi oleh seorang bernama Edy untuk melakukan aksi tersebut.
Khairul Anam mengaku bahwa ia diminta untuk berdoa di Monas.
Namun, begitu ia bersama santri dan jemaahnya sampai di lokasi, ada orang di atas mobil komando yang membagi-bagikan bendera FPI.
Kedua, pada Selasa, 7 Juni 2022, kelompok yang menamakan diri dengan Majelis Sang Presiden menggelar acara deklarasi dukungan Anies Baswedan Presiden 2024 di Hotel Bidakara Jakarta.
Namun, acara ini sempat diwarnai ketegangan karena adanya bendera bertuliskan kalimat tauhid.
Bendera ini diduga adalah atribut organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Belakangan, muncul pula narasi bahwa deklarasi Anies Baswedan menjadi Capres ini diisi oleh eks anggota HTI dan juga eks anggota Front Pembela Islam (FPI).
Sekedar catatan, Front Pembela Islam adalah organisasi masyarakat yang juga telah dilarang beroperasi oleh Pemerintah.
Sosiolog, Musni Umar pun berkomentar mengenai dua peristiwa ini. Ia menyebut, ada berbagai cara yang dilakukan untuk merusak citra positif Anies Baswedan.
“Berbagai cara dilakukan untuk rusak citra positif Anies yang sukses bangun DKI,” kata Musni Umar melalui akun Twitter @musniumar, sebagaimana dikutip pada Kamis, 9 Juni 2022.
“1) FPI Reborn, umat dibohongi mau doa di Monas, ternyata dukung Anies. 2) Deklarasi Anies Capres di hotel Bidakara, disebut ex HTI, FPI dan Napiter,” sambungnya.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun ini menduga bahwa kedua hal ini adalah upaya melakukan rekayasa politik.
Menurutnya, rekayasa politik ini dilakukan dengan memperalat masyarakat awam politik untuk merusak citra Anies Baswedan.
“Saya duga rekayasa politik. Yang awam politik diperalat untuk rusak Anies,” kata Musni Umar. [Democrazy/hops]
