POLITIK

Pengakuan Ketua MK Anwar Usman Soal Idayati: Saya Tak Menyangka Beliau Ternyata Adik Seorang Presiden

DEMOCRAZY.ID
Juni 03, 2022
0 Komentar
Beranda
POLITIK
Pengakuan Ketua MK Anwar Usman Soal Idayati: Saya Tak Menyangka Beliau Ternyata Adik Seorang Presiden

Pengakuan Ketua MK Anwar Usman Soal Idayati: Saya Tak Menyangka Beliau Ternyata Adik Seorang Presiden

DEMOCRAZY.ID - Ketua Mahkamah Konstiusi (MK) Anwar Usman mengaku tidak menyangka Idayati adalah adik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Anwar bercerita tentang kesederhanaan Idayati saat mereka pertama bertemu pada Oktober 2021. Menurutnya, sosok Idayati tak mencerminkan seorang anggota keluarga presiden.


"Saya enggak nyangka beliau ini adiknya seorang presiden. Ke mana-mana dia nyetir sendiri. Kalau makan di restoran pun biasa saja. Istilahnya beliau ini adalah pancasilais sejati," kata Anwar pada kuliah umum yang disiarkan kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (3/6).


Anwar juga becerita tentang sosok Idayati yang agamis dalam kehidupan sehari-hari. 


Dia mengaku selalu dibangunkan salat Subuh sejak resmi menikah.


Pada kesempatan itu, Anwar juga merespons kritik tentang pernikahannya dengan Idayati politis. 


Dia menyebut kritik itu sebagai fitnah.


"Ada yang menuding saya menikah dengan belliau pernikahan politik. Lah? Saya bukan parpol, partai politik. Apa yang saya cari? Saya kadang-kadang ngomong, 'Loh, untuk apa? Pak Jokowi juga tidak bisa lagi ikut Pilpres 2024, sudah dua periode,'," ucapnya.


"Jangan heran, dunia peradilan penuh dengan fitnah, penuh dengan caci maki. Semakin banyak caci maki, fitnah, untuk diri saya, semakin banyak insyaallah pahala untuk saya," imbuh Anwar.


Anwar Usman menikah dengan Idayati di Graha Saba Buana, Solo, Kamis (26/5), pekan lalu.


Pernikahan itu banyak dikritik karena berpotensi memicu konflik kepentingan. 


Bahkan, Anwar diminta mundur dari jabatannya sebagai Ketua MK usai pernikahan itu.


"Sebagai seorang negarawan, Ketua MK Anwar Usman mesti mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK dan Hakim Konstitusi untuk menghindari potensi konflik kepentingan," ucap Pelaksana tugas (Plt.) Ketua KoDe Inisiatif Violla Reininda dalam keterangannya, Senin (30/5). [Democrazy/cnn]

Penulis blog