DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Ketua Umum (Ketum) Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak melakukan reshuffle atau perombakan kabinet lagi.
Dia menyayangkan pemerintah jika terlalu sering melakukan reshuffle.
"Ya sayanglah kalau kita sering-sering reshuffle. Itu kan sayang. Kurang berbobot namanya," ujar Paloh dalam program Satu Meja, seperti dilihat melalui siaran YouTube Kompas TV, Jumat (24/6/2022).
Paloh menilai, tingkat kewibawaan pemerintahan jadi terganggu jika reshuffle terlalu sering dilakukan.
"Itu automatically. Jadi saya pikir ini masih batas apa yang sudah dicapai Pak Jokowi, ya inilah dia dengan segala kurang lebihnya. Saya pikir lebih banyak lebihnya," tuturnya.
Kemudian, Paloh menegaskan, tidak ada persoalan serius yang dibahas oleh Jokowi dengan para ketum parpol sebelum reshuffle dilakukan pada Rabu (15/6/2022).
Dia menyebut semua pembicaraan dalam pertemuan itu hanya obrolan ringan.
Meski demikian, Paloh tidak menampik bahwa ada diskusi menarik yang terjadi antara ketum parpol dan Jokowi saat itu.
"Tapi, ada hal yang menarik adalah ketika Presiden Jokowi mengingatkan kepada kita semua, para ketum partai, bahwa ada semacam warning dari IMF dan World Bank, beberapa minggu lalu, bahwasanya ada sedikitnya 40-60 negara bakal jadi negara gagal. Failed state," terang Paloh.
"Ini tentu menjadi concern bagi kita semua. Kita bersyukur Indonesia tidak termasuk ke 40 ataupun 60 (negara yang berpotensi gagal)," sambungnya.
Lebih jauh, Paloh mengaku memberi masukan kepada Jokowi saat itu.
Dia mengatakan kepada Jokowi bahwa Indonesia harus bersyukur karena tidak masuk ke dalam daftar negara yang berpotensi gagal.
"Tapi untuk agar kita tidak termasuk ke arah salah satu daftar dari nama-nama list negara yang gagal itu, satu hal yang tak bisa ditawar-tawar, sejak saat ini juga kita harus mampu memperkuat kemampuan yang ada. Kita sebagai suatu bangsa untuk memperkuat yang namanya stabilitas nasional. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena ancaman resesi itu jelas ada," kata Paloh.
Paloh menjelaskan, puluhan negara yang gagal menunjukkan betapa kacaunya tatanan kehidupan bangsa tersebut.
Maka dari itu, kata Paloh, masyarakat harus membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional.
"Tidak ada salahnya juga agar institusi partai politik mengambil peran proaktif untuk menggambarkan kepada konstituennya, masyarakat, ada ancaman seperti ini," imbuhnya.
Diketahui, Jokowi melakukan reshuffle pada Rabu (15/6/2022) silam.
Saat itu, Jokowi menunjuk Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN). [Democrazy/kompas]
