Komisi VIII Kritik Mensos Risma: Serapan APBN Besar, Tapi Tak Ada Data Kemiskinan Turun! | DEMOCRAZY News | Indonesian Political News

Breaking

logo

06 Juni 2022

Komisi VIII Kritik Mensos Risma: Serapan APBN Besar, Tapi Tak Ada Data Kemiskinan Turun!

Komisi VIII Kritik Mensos Risma: Serapan APBN Besar, Tapi Tak Ada Data Kemiskinan Turun!

Komisi VIII Kritik Mensos Risma: Serapan APBN Besar, Tapi Tak Ada Data Kemiskinan Turun!

DEMOCRAZY.ID - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyampaikan laporan realisasi anggaran tahun 2021 dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2022 kepada Komisi VIII DPR, Senin (6/6) di Senayan.


Dalam rapat tersebut, Risma mendapat kritik dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily. 


Menurut Ace, laporan yang disampaikan Kemensos belum bisa menjelaskan apakah program-program yang dilaksanakan dengan anggaran yang diberikan negara dapat mengentaskan atau mengurangi masalah kemiskinan secara riil.


"Ini ada yang kering dari penjelasan Ibu Risma, ini soal pendekatan sifatnya kualitatif. Kemensos itu punya tugas utama menurunkan angka kemiskinan ekstrem, sekarang capaiannya sudah seberapa besar?" kata Ace di ruang rapat Komisi II DPR. 


"Uangnya 4 terbesar di republik ini, cuma efektif kah terhadap penurunan kemiskinan, jadi apa yang disampaikan dengan anggaran besar tapi nggak bisa menurunkan kemiskinan, ya sama saja," lanjut dia.


Mensos Tri Rismaharini menyampaikan anggaran Kemensos TA 2021 terealisasi sebesar 97,42 persen, dari total Rp 108 triliun (Rp 108.093.553.130.000). 


Sementara untuk TA 2022, sejauh ini terealisasi sebesar 51,43 persen dari total anggara Rp 78 triliun (Rp 78.256.427.121.000).


Dalam rapat tersebut, Risma kemudian mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 17 triliun atau tepatnya senilai Rp 17.457.969.150.000.


Menurut Risma, tambahan anggaran akan digunakan untuk beberapa program yang mencakup dari bantuan sosial non alam, anak yatim, dan program keluarga harapan (PKH).


Ace kemudian mencontohkan realisasi anggaran kemensos TA 2021, dari Rp 105 miliar (Rp 105.305.627.076.017) atau 97,42 persen dari total anggaran Rp Rp 108 triliun (Rp 108.093.553.130.000). 


Ia mempertanyakan seberapa efektif anggaran itu membantu masyarakat yang dikategorikan miskin ekstrem untuk keluar dari kelompok tersebut. 


"Atau minyak goreng gitu, apa implikasinya terhadap kemiskinan itu. Jadi mohon bukan hanya sekadar bicara soal kaya laporan ke kita tapi harus ada pendekatan sophisticated," kata politikus Golkar ini.


"Itu jauh lebih penting didiskusikan, tidak dengan tiba-tiba kita diminta untuk menyetujui tambahan. Yang kemaren saja belum dievaluasi sudah minta tambahan lagi kan harus jelas tepat atau nggak," jelas Ace.


Risma kemudian menyepakati untuk menambah data yang diminta dan melanjutkan rapat kerja pada pukul 19.00 WIB nanti. 


"Pada prinsipnya saya setuju, jadi karena itu kami akan siapkan, kami belum siapkan sekarang, mungkin siang ini teman-teman bantu siapkan," ungkap Risma. [Democrazy/kumparan]