Breaking

logo

14 Juni 2022

Klaim Projo: Jokowi Tiga Periode Itu Aspirasi Rakyat, Sebuah Kemajuan Luar Biasa!

Klaim Projo: Jokowi Tiga Periode Itu Aspirasi Rakyat, Sebuah Kemajuan Luar Biasa!

Klaim Projo: Jokowi Tiga Periode Itu Aspirasi Rakyat, Sebuah Kemajuan Luar Biasa!

DEMOCRAZY.ID - Kelompok relawan Projo menyinggung momen kelengseran Soeharto saat merespons wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat tiga periode.


Bendahara Umum Projo Panel Barus mengatakan salah satu agenda reformasi adalah membatasi kekuasaan presiden. 


Ia menilai Projo tak mungkin mengkhianati agenda itu.


"Perjuangan teman-teman '98 dulu salah satunya menjatuhkan rezim diktator Orde Baru 32 tahun berkuasa dan agenda kita saat itu pembatasan kekuasaan. Hari ini kita yang ada di Projo dorong-dorong apa yang kita perjuangkan di '98? Enggak mungkin," kata Panel dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Total Politik, Selasa (14/6).


Panel tak menampik ada sebagian masyarakat yang menghendaki Jokowi menjabat tiga periode. Namun, Projo melihat hal itu sebatas aspirasi masyarakat,


Dia menegaskan Projo tak menjadikan wacana tersebut sebagai agenda politik. 


Panel menegaskan Projo fokus mengawal Jokowi hingga 2024.


"Itu (Jokowi tiga periode) buat Projo kemungkinan politik. Kita melihat itu energi yang ada di rakyat," tuturnya.


Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari terus menggaungkan wacana Jokowi tiga periode. 


Menurutnya, wacana itu semakin menguat, bahkan didukung oleh Jokowi.


"[Wacana] tiga periode justru kemajuan luar biasa. Indikator pertama, Pak Jokowi kalau dulu bilang, 'Yang ngomong tiga periode itu menampar, menjerumuskan.' Sekarang, 'Ya tiga periode itu aspirasi,'," ucap Qodari sambil tertawa.


Wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi telah bergulir sejak 2019. Jokowi beberapa kali menyatakan penolakan.


Meski demikian, sejumlah pihak-termasuk para menteri-terus menggaungkan wacana itu. 


Jokowi pun memerintahkan para anak buahnya untuk setop berbicara tentang itu.


Wacana tersebut bukan tanpa penolakan. Selain ditolak para pegiat demokrasi, wacana itu juga ditolak mentah-mentah oleh PDIP. 


Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut DPR harus tegas meminta para menteri fokus bekerja dibandingkan melanggar konstitusi.


"Ini menurut saya pimpinan, kegelisahan yang dalam konteks demokrasi kita hari ini. Suasananya ketika ada menteri coba dikte agendanya dan itu di luar ranahnya ini ada upaya pengangkangan terhadap demokrasi," ungkap Masinton pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (15/3). [Democrazy/cnn]