Breaking

logo

08 Juni 2022

Kementerian PUPR Akui Belum Pegang Dana Buat Pembangunan Awal IKN Nusantara

Kementerian PUPR Akui Belum Pegang Dana Buat Pembangunan Awal IKN Nusantara

Kementerian PUPR Akui Belum Pegang Dana Buat Pembangunan Awal IKN Nusantara

DEMOCRAZY.ID - Kementerian PUPR belum menerima anggaran untuk memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahun 2022. 


Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti di sela menghadiri penjurian sayembara desain gedung IKN Nusantara.


Menurut Diana, khusus untuk anggaran awal pembangunan, Kementerian PUPR sudah mengajukan permintaan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.


"PUPR sudah minta ke Kemenkeu, tapi duitnya belum ada sampai sekarang. di DIPA kita enggak ada," ujar Diana dalam acara yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Selasa (7/6).


Kendati demikian, kata Diana, Kementerian PUPR sudah mulai mempersiapkan pembangunan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. 


Diana tidak merinci berapa total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap awal. 


Namun, ia memberi sinyal dana yang diajukan tersebut cukup besar. 


Anggaran ini diperlukan buat pembangunan jalan awal dan bangunan gedung-gedung penunjang.


"Dana yang diminta cukup banyak, tapi dari totalnya nambah sekitar sampai Rp 2-3 triliun. Tahun ini Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun," kata Diana.


Adapun sebelumnya, Kementerian PUPR sudah mengajukan kebutuhan anggaran Rp 48 triliun kepada Kemenkeu untuk total pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan hingga tahun 2024.


"Kita baru uang muka (kebutuhan dana RP 2-3 triliun). Selesainya sih bisa sampai 2024, MYC (multi years contract) bisa sampai 2022, 2023, 2024. 2024 awal harus bisa selesai semua," tutur Diana.


Diana menuturkan, pembangunan infrastruktur awal di IKN  yang menjadi prioritas adalah akses-akses jalan di sekitar kawasan KIPP. 


Termasuk tol pertama yang dibangun adalah dari bandara menuju kawasan inti ibu kota baru.


"Perumahan dan kantor harus sudah ada dan dimulai tahun ini. Yang jelas kita sudah minta Kemenkeu, tapi kita sudah akan melakukan lelang dan diharapkan dalam waktu dekat dananya sudah ada," pungkas Diana. [Democrazy/kumparan]