DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Pengamat politik, Rocky Gerung menanggapi soal tidak adanya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi sponsor Formula E Jakarta.
Rocky Gerung menyindir bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya malu atas tidak adanya BUMN dalam daftar sponsor Formula E.
Pasalnya, Presiden Jokowi dikabarkan akan hadir dalam ajang balap mobil listrik yang dilaksanakan di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu, 4 Juni 2022 mendatang.
“Mestinya Pak Jokowi malu, dong. Masa nyumbang kagak, minta diundang,” kata Rocky Gerung, seperti dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 3 Juni 2022.
Rocky Gerung menilai, gubernur sebenarnya berhak untuk memprotes bahwa Formula E adalah acara yang disaksikan publik internasional sehingga seharusnya ada sponsor dari BUMN.
“Tapi, dari awal kan kita tahu bahwa ini juga persaingan. Jadi, tentu Pak Jokowi bilang, ‘Saya akan datang ke situ supaya ada berita bahwa saya berada di tengah peristiwa itu, tapi jangan sponsori. Kalau saya ada di situ dan ada sponsor, bisa yang menang yang menang political raising ini…’. Ini kan raising politik Anies Baswedan,” katanya.
Bagi Rocky Gerung, hal ini adalah sesuatu yang konyol.
Ia menilai bahwa dalam acara olahraga ini, seharusnya tidak ada upaya menunggangi headline Formula E.
“Jadi Formula E dibatalkan oleh Formula U, formula uang. Kan itu soalnya tu. Dan masyarakat Jakarta udah tahu bahwa itu permainan untuk menggusur Anies,” katanya.
Namun, menurut Rocky Gerung, upaya menggusur Anies Baswedan ini tidak akan berhasil.
Pasalnya, kata dia, Anies Baswedan telah digadang-gadang oleh Jusuf Kalla ke Megawati Soekarnoputri.
“Jadi sekali lagi, Anies semakin dilecehkan, dia akan semakin moncer. Kira-kira begitu kondisinya. Nah ini akan merumitkan kalkulasi politik istana,” ujarnya.
Rocky Gerung mengajak membayangkan skenario nanti ketika Presiden Jokowi memasuki sirkuit Formula E dan orang-orang di sana justru meneriakkan nama Anies Baswedan.
“Kan dipermalukan juga, kan. Lain kalau Jokowi menyumbang. Kan Pak Jokowi yang musti menentukan nyumbang apa nggak. Kan menteri-menterinya (bisa) diperintahkan bahwa ‘eh nyumbang semua, ya, saya mau ada di situ’,” katanya. [Democrazy/hops]
