Breaking

logo

30 Juni 2022

Astaga! Pimpinan Banggar DPR RI Muhidin M Said 'Ambruk' Usai Serahkan RAPBN 2023 di Paripurna

Astaga! Pimpinan Banggar DPR RI Muhidin M Said 'Ambruk' Usai Serahkan RAPBN 2023 di Paripurna

Astaga! Pimpinan Banggar DPR RI Muhidin M Said 'Ambruk' Usai Serahkan RAPBN 2023 di Paripurna

DEMOCRAZY.ID - Peristiwa mengejutkan terjadi saat rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen hari ini, Kamis (30/6/2022). 


Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said. 


Muhidin tumbang usai membacakan laporan Banggar DPR terkait RAPBN tahun anggaran 2023.


Belum diketahui pasti apa penyebab Muhidin terjatuh usai berfoto saat penyerahan laporan Banggar kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.


Ia sempat tergeletak tak berdaya di depan meja pimpinan DPR RI  Para dewan hadir di rapat tersebut sontak berlarian untuk menolong Muhidin.


Astaga! Pimpinan Banggar DPR RI Muhidin M Said 'Ambruk' Usai Serahkan RAPBN 2023 di Paripurna



Astaga! Pimpinan Banggar DPR RI Muhidin M Said 'Ambruk' Usai Serahkan RAPBN 2023 di Paripurna


Astaga! Pimpinan Banggar DPR RI Muhidin M Said 'Ambruk' Usai Serahkan RAPBN 2023 di Paripurna

Adapun Muhidin sendiri pada rapat tersebut membacakan laporan Badan Anggaran DPR atas hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun Anggaran 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023.


Agenda rapat Paripurna hari ini adalah:


1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;


2. Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021;


3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:

a) RUU tentang Provinsi Sumatera Barat;

b) RUU tentang Provinsi Riau;

c) RUU tentang Provinsi Jambi;

d) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

e) RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.


4. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas:

a) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;

b) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah; dan

c) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.


5. Laporan Komisi III DPR RI atas hasil pembahasan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Tahun 2021/2022, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;


6. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI. [Democrazy/poskota]