Breaking

logo

17 Mei 2022

Ramai-ramai Asosiasi Petani Sawit Minta Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Ramai-ramai Asosiasi Petani Sawit Minta Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

Ramai-ramai Asosiasi Petani Sawit Minta Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO

DEMOCRAZY.ID - Sejumlah organisasi petani sawit menjerit akibat kebijakan larangan ekspor CPO (crude palm oil) dan turunannya yang sudah berjalan selama dua minggu.


Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Apkasindo Perjuangan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir), Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) hingga Serikat Petani Indonesia (SPI) telah berembuk pada Senin (16/5).


Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan sikap berisi delapan masukan terhadap pemerintah. 


Pernyataan sikap ini dibenarkan oleh Sabar, kontak media yang ada dalam surat tersebut.


"Seluruh asosiasi petani sawit juga menyampaikan situasi saat ini bahwa kebijakan pelarangan ekspor CPO telah menimbulkan dampak negatif dengan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) petani. Juga banyaknya pabrik kelapa sawit yang menutup operasionalnya mengakibatkan TBS petani sawit tidak bisa lagi terjual," bunyi pernyataan sikap yang dikutip kumparan, Selasa (17/5).


Adapun 8 poin yang mereka sampaikan yakni, pertama mendukung langkah Presiden Jokowi melawan mafia minyak goreng dan segelintir pengusaha kakap. 


Namun di sisi bersamaan, pembatasan ekspor perlu dihentikan karena petani di daerah tidak mampu menahan permainan harga.


Atas dasar itu, seluruh petani sawit menuntut dicabutnya larangan ekspor yang sudah berjalan selama dua minggu. 


Kebijakan itu menyebabkan turunnya harga tandan buah segar (TBS) serta banyak pabrik terancam tutup.


Sedangkan tuntutan ketiga, meminta pemerintah mempercepat pembangunan kelembagaan sawit swadaya. 


Kemudian, mendukung kelembagaan petani sawit tersebut memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri


"Pemerintah perlu memastikan tata kelola minyak goreng dari hulu ke hilir dengan sebaik mungkin. Perlu diterapkan DMO dengan pengawasan ketat," bunyi masukkan kelima.


Kemudian, menyangkut soal pungutan dana sawit BPDPKS yang sudah mencapai Rp 137,283 triliun sejak 2015. 


Sayangnya 80 persen pungutan ini hanya untuk subsidi biodiesel, sementara petani sawit hanya mendapat porsi 4,8 persen.


Pemerintah juga dituntut tegas terhadap PKS yang membeli TBS tidak sesuai harga yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian. 


Terakhir, pelarangan ekspor CPO yang masih berlaku diharapkan jadi momentum pemerintah merombak sistem perkebunan kelapa sawit. 


"Reforma agraria yang belum dijalankan, kedua perkebunan kelapa sawit yang menerapkan sistem monokultur pada lingkungan hidup. Ketiga ketergantungan petani sawit pada korporasi," poin terakhir dari tuntutan asosiasi petani sawit. [Democrazy/kumparan]