DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi turun menjadi 58,1 persen, terendah selama enam tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, faktor terbesar hasil temuan survei ini adalah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok terutama minyak goreng.
Politikus PKS Kurniasih Mufidayati menegaskan harga kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama keluarga Indonesia dan tidak boleh diremehkan.
Menurutnya, penurunan kepuasan tersebut bukti kekecewaan masyarakat karena Jokowi gagal menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pangan termasuk migor.
"Rendahnya kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo hingga titik paling rendah dalam enam tahun terakhir adalah cerminan ketidakpuasan kaum ibu dan keluarga karena kecewa yang dengan penanganan melonjaknya harga-harga pokok terutama minyak goreng," kata Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini, Senin (16/5).
Mufida mengingatkan, sebagai entitas terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi indikator kelompok masyarakat apakah sedang baik-baik saja atau tidak.
Jika keluarga mendapatkan tekanan dari baiknya harga-harga kebutuhan pokok sejak akhir 2021 hingga Idul Fitri, termasuk adanya persoalan minyak goreng, maka masyarakat juga pasti akan bergejolak.
"Kami ingatkan jangan pernah bermain-main dan tidak serius yang terkait dengan kebutuhan keluarga apalagi kebutuhan pokok," ujarnya.
"Mafia minyak goreng yang terang benderang ada amat mungkin bisa terjadi di komoditas pokok lainnya. Korbannya tetap pengguna paling akhir yakni kaum ibu dan keluarga," tegasnya.
Mufida menegaskan, persoalan kebutuhan pokok harus menjadi fokus penanganan Jokowi.
Ia mewanti-wanti jangan sampai Jokowi justru mengutamakan hasrat politik, seperti wacana tiga periode.
Menurut Mufida, dua tahun sisa masa jabatan Jokowi harus digunakan semaksimal mungkin untuk memastikan rakyat tidak kelaparan, tidak bertaruh nyawa saat terpaksa antre minyak goreng.
Sekali lagi ia mengingatkan, kebutuhan pokok adalah kebutuhan utama masyarakat dibanding menggalang kekuatan politik.
"Agar persoalan kebutuhan pokok menjadi fokus penanganan dibandingkan hasrat politik tiga periode," kata dia.
"Menjadi ironi jika ternyata publik tidak puas atas penanganan melonjaknya harga kebutuhan pokok, tapi memaksa mengetengahkan wacana perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode," pungkas dia. [Democrazy/kumparan]
