DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Kemarahan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah dianggap wajar oleh Ekonom Senior Faisal Basri.
Khususnya ketika sederet harga barang dan jasa kini menjadi mahal.
"Rakyat itu pantas marah," tegas Faisal saat berbincang CNBC Indonesia, dikutip Kamis (12/6/2022).
Dimulai dari kebijakan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan beberapa waktu lalu.
Kemudian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), namun di sisi lain memberikan insentif kepada perusahaan.
Pemerintah juga mengebut pembangunan proyek infrastruktur di tengah kesusahan rakyat.
Di samping itu juga langkah pemerintah mengubah prioritas anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari skema bantuan sosial (bansos) menjadi subsidi energi dinilai tidak bijak.
"Pemerintah tidak bijak mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk berjaga-jaga. Ini jatah rakyat yang terkena pandemi, kok diambil untuk subsidi yang punya mobil," jelas Faisal.
Apalagi, pemerintah juga mengalokasikan sebagian anggaran PEN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
"IKN juga akan dibiayai dari dana PEN juga. Kacau memang pengelolaan negara," kata Faisal melanjutkan.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan pagu anggaran PEN sebesar Rp 455,62 triliun.
Di dalam satu pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ingin menggunakannya untuk membangun IKN.
Dia menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024, salah satunya mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi.
Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN untuk melaksanakan pembangunan itu pada 2022.
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [PUPR] waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa dieksekusi pada 2022 maka akan bisa kami anggarkan di Rp178 triliun ini," ujar Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1/2022).
Sri Mulyani menilai bahwa pembangunan IKN merupakan salah satu langkah yang dapat meningkatkan pemanfaatan anggaran PEN.
Bahkan, dia menyebut pemanfaatan untuk pembangunan IKN memungkinkan karena belum terdapat perincian apapun dari alokasi dana program penguatan ekonomi PEN 2022.
Kemudian, Sri Mulyani juga kembali merombak fungsi anggaran PEN demi melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.
Negara sebelumnya memprioritaskan skema pemberian bantuan sosial (bansos) tunai atau BLT maupun barang pokok sebagai bantalan ekonomi untuk menjaga daya beli.
Kendati demikian, mulai Maret 2022 dan selanjutnya, penggunaan anggaran bakal difokuskan untuk memperkuat pos subsidi energi, seperti BBM, LPG, dan juga listrik.
"Jadi kalau dulu tahun 2020, 2021 dominasi penerima adalah targeted bansos yang bersifat by name, by address, maupun dari nomor penerima bantuan. Maka sekarang di tahun 2022 karena lonjakan harga subsidi bansosnya beralih menjadi subsidi dalam bentuk barang, yaitu BBM, LPG, dan listrik," jelas Sri Mulyani saat konferensi APBN Kita secara virtual pada Senin, (28/3/2022). [Democrazy/cnbc]
