Breaking

logo

20 Mei 2022

Dewan Pengurus IDe: Pemerintahan Jokowi Otoriter dan Korup!

Dewan Pengurus IDe: Pemerintahan Jokowi Otoriter dan Korup!

Dewan Pengurus IDe: Pemerintahan Jokowi Otoriter dan Korup!

DEMOCRAZY.ID - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) otoriter dan korup. 


Hal ini bisa dilihat dari Laporan The Economist Intelligence Unit (EUI) menunjukkan, skor indeks demokrasi di Indonesia cenderung menurun di era pemerintahan Jokowi. 


Bahkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada 2020, terendah dalam satu dekade terakhir. 


Begitu pula Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kalah dari negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. 


“Pemerintahan Presiden Jokowi, yang otoriter dan korup, sekaligus,” kata Ketua Dewan Pengurus Institute for Democracy Education (IDe) Abdurrahman Syebubakar kepada redaksi SuaraNasional, Jumat (20/5/2022).


Kata Abdurrahman sebagian ilmuan politik menyebut pemerintahan Jokowi sebagai malevolent authoritarianism, yang berbeda dari benevolent authoritarianism (otoriter namun tidak korup) seperti di Singapura. 


Sejak Jokowi berkuasa pada 2014, menurut Abdurrahman hampir semua sektor mengalami pemburukan, bahkan mencapai tingkat kerusakan yang membuat bangsa Indonesia nyaris kehilangan jejak untuk kembali kepada cita-cita reformasi dan amanat konstitusi. 


Selain itu, Abdurrahman menyoroti kepemimpinan Jokowi-Ahok-Djarot sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta. 


Hampir semua sektor utama pembangunan DKI Jakarta mengalami kemerosotan. 


“Perselingkuhan antara oligarki politik dan oligarki ekonomi juga makin dalam, yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat serta mempertaruhkan masa depan Ibukota,” ungkapnya.


Seandainya Ahok terpilih pada 2017, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang terbukti melanggar banyak aturan, mematikan sumber kehidupan nelayan dan mengancam keselamatan lingkungan dipastikan lanjut, bahkan mungkin meluas. 


“Penggusuran rakyat secara brutal atas nama pembangunan juga akan berulang. Keterbelahan rakyat tidak bisa dihindari akibat pembelahan sosial yang dilakukan oleh Ahok dan buzzer bayarannya,” pungkasnya. [Democrazy/SuaraNasional]