DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Jokowi untuk memecat menteri yang mulai aktif kampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024.
Fahri Hamzah juga mengingatkan semua menteri yang tampak kampanye ataupun ada niat untuk ikut kontestasi eksekutif atau legislatif 2024, agar sebaiknya mundur dan fokus kerjanya selamatkan Indonesia dari krisis yang ada di depan mata.
“Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat Krisis menghadang tapi menteri pada cari ‘cuan’ dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!,” ujar Fahri Hamzah lewat keterangan tertulisnya, Kamis 12 Mei 2022.
Ia pun kembali mengingatkan komitmen Presiden Jokowi yang menentang adanya sistem rangkap jabatan dalam semua lini pemerintahan.
Tapi susah kalau di kabinet justru yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.
“Pedagang menengah, tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, ‘Bukan pejabat tinggi bias’) harusnya tahu diri, berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya profesional aja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh Presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional. Tapi sayangnya pada ‘Aji Mumpung’, melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengen berkuasa!,” tuturnya.
Akhirnya, lanjut Fahri, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan tentunya menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.
Bahkan, menurut Fahri, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya padahal kerja tidak becus!
“Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi,” tandasnya.
Mungkin saja, lanjut Fahri, mereka para pedagang ini yang juga menjadi pejabat, sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi.
“Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya. ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar ‘Pengpeng’ yaitu penguasa pengusaha atau secara bercanda kita sebut aja mereka itu ‘Penguasaha’. Mereka-mereka itu nggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja nggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi,” sindirnya.
Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap semoga Presiden Jokowi sadar bahwa kabinet harus dipulihkan keadaannya, mengingat waktu 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.
“Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari,” ujarnya. [Democrazy/terkini]
