DEMOCRAZY.ID
DEMOCRAZY.ID - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan , Rahmad Handoyo menghormati setiap penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk melalui aksi unjuk rasa.
Namun ia mengingatkan agar tidak mengatasnamakan rakyat Indonesia untuk mengangkat isu pemakzulan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Betul, kebebasan berkumpul berserikat dijamin oleh konsitusi UUD RI 1945 memberikan payung itu, ya kita hormati itu terhadap ketidaksetujuan, terhadap perbedaan, terhadap langkah-langkah suara dalam bentuk demontransi hal-hal yang wajar dan biasa," kata Rahmad saat dihubungi wartawan pada Kamis (12/5/2022).
Namun ia mengingatkan ketika sekelompok orang berunjuk rasa meminta Presiden Jokowi mundur, maka tidak bisa asal mencatut seluruh rakyat Indonesia.
"Ya tidak bisa dong sekelompok orang mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana?" ujarnya.
Rahmad menjelaskan upaya atau pemberhentian Presiden sudah diatur dalam ranah konstitusi yaitu apabila Presiden atau Wakil Presiden yang melanggar konstitusi itu ada tata cara secara konstitusi.
"Jika tidak menggunakan cara konstitusi, itu adalah mewakili siapa? Untuk itu, kita berharap untuk berpikir sejuk, berpikir dingin dan berpikir bijak," katanya.
Menurutnya, ketika ada kekecewaan yang dirasakan, maka masyarakat dipersilakan menyampaikan pendapat.
Namun, konstitusi mengatur bagaimana pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden melalui tata cara dan prasyarat-prasyarat yang sudah diatur dalam konstitusi melalui parlemen lewat MPR, termasuk sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Nah, ini semua warga negara harus taat dan tunduk, wajib hukumnya untuk taat terhadap konstitusi. Jadi, saya memohon jangan menamakan rakyat untuk mundur," katanya.
Rahmad menghormati kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat dalam bentuk demonstrasi.
Meminta Presiden Jokowi mundur juga bukan suatu hal yang tabu karena diberikan mekanisme konstitusinya.
"Semua ada mekanismenya, jadi jangan serta merta, jangan di luar konstitusi meminta mundur, itu tidak dibenarkan. Kita sudah di jalan yang benar untuk keluar dari krisis kemanusiaan yang berdampak pada ekonomi sedikit mempengaruhi kehidupan ini yang menjadi fokus kita bersama," katanya.
Untuk diketahui, saat melakukan aksi unjuk rasa bulan Ramadhan, massa sempat membentangkan spanduk berisi desakan 'Jokowi Mundur' dari jabatan Presiden RI.
Spanduk itu juga bertuliskan 'Mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah Jokowi-Ma'ruf'.
Akhirnya, terjadi bentrokan saat demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Rencananya, sejumlah elemen masyarakat dari buruh seperti Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali gelar demo besar pada 21 Mei 2022, bertepatan dengan momentum reformasi.
Aksi itu puncak dari rangkaian gelombang unjuk rasa di berbagai daerah.
"Pada 21 Mei, bertepatan momentum reformasi. Siapkan kekuatan kita, sosialisasikan ke kampus-kampus, ke pabrik-pabrik, ke kampung-kampung bahwa rakyat akan terus berjuang, rakyat akan terus bergerak," kata Sekretaris Jenderal KASBI pada Kamis, 21 April 2022.
Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menilai, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah gagal menyejahterakan rakyat.
Untuk itu, pemerintah dan DPR harus mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Kalau DPR hanya formalitas, jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius, kita ingatkan agar hati-hati," kata Ketua Umum KASBI Nining Elitos. [Democrazy/sindo]
